INILAH AKIBATNYA JIKA NONMUSLIM MENJADI PEMIMPIN MUSLIM!

Para muslim Indonesia yang cerdas dan terhormat, mungkin diantara kalian yang menganggap bahwa “tidak apa-apa” punya pemimpin yang nonmuslim. Kalian pikir itu adalah pikiran yang sangat modern dan bernuansa Bhinneka, apalagi didukung oleh citra calon yang (katanya) baik. Kalian juga beranggapan bahwa pemimpin nonmuslim pasti akan bersikap toleran terhadap warga muslim. Tapi apa kalian tahu seberapa mengerikannya kalau ternyata pemimpin nonmuslim itu tidak amanah? Silakan baca yang sudah aku rangkum di bawah:

Jakarta Baru Semakin Menjauhi Islam?

Tak terasa sudah setahun jokohok memimpin dki. Meskipun didukung penuh dengan media-media mainstream dan rajin blusukan kemana-mana, tapi entah kenapa, ya, aku merasa tidak ada perubahan apa-apa dengan Jakarta? Macet ya masih macet, banjir ya masih banjir, mana tuh janji perubahannya? Mana tuh “Jakarta Baru” yang digadang-gadang selama ini?
Yang ada, aku justru merasa “Jakarta Baru” ini makin menjauhi nilai-nilai keislaman. Bukannya bermaksud SARA atau apa, tapi berdasarkan fakta-fakta yang nyata sebagai berikut:

1. Tidak Merekomendasikan Takbir Akbar di Jalan
Seperti kita tahu, pemerintahan yang baru ini sepakat untuk tidak merekomendasikan tabligh akbar yang menghalangi jalan pada Januari 2013.

FPI: ANEH, JALANAN BUAT IBADAH KOK DILARANG

INILAH.COM, Jakarta – Front Pembela Islam (FPI), merasa aneh dengan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang kegiatan ibadah dilakukan di ruang publik, karena sudah membuat resah masyarakat.

“Apa benar MUI keberatan dan ngadu ke Ahok. Ada yang aneh ini,” ujar Juru Bicara FPI, Munarman kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Menurutnya, ulama yang warotsatul anbiya atau mencintai Nabi Muhammad SAW, pasti mendukung kegiatan tabligh akbar tapi kalau ulama yang bukan, wajar anti tabligh.
“Lagi pula kenapa giliran jalan umum digunakan untuk kegiatan mubazir seperti hiburan dan maksiat waktu malam tahun baru menutup total jalan protokol, kok yang ngaku ulama enggak ngeluh ya,” jelasnya.
Munarman juga mengatakan masih tidak percaya dengan fatwa MUI tersebut. “Yang mengeluh itu sakit jiwa, mudah-mudahan berita ini utuh dan nyampe ke Syamsul Muarif,” tandasnya.[bay]

Padahal untuk malam muda-mudi, jokowi tidak merasa berat untuk menutup jalan.

JADWAL BUKA TUTUP JALAN DI JAKARTA SAAT MALAM MUDA-MUDI
Liputan6.com, Jakarta : Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menutup sejumlah ruas jalan selama pelaksanaan Jakarta Night Festival (JNF) atau Malam Muda-Mudi. Acara itu akan digelar tepat pada perayaan Ulang Tahun Jakarta ke-486 pada Sabtu (22/6/2013).“Terkait dengan penyelenggaraan malam muda-mudi besok, Dinas Perhubungan DKI bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan penutupan jalan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Penutupan jalan tersebut, menurut Pristono, di antaranya dilakukan di Jalan MH Thamrin (mulai dari Bundaran Patung Kuda hingga Dukuh Atas) dan Jalan Medan Merdeka Selatan (dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga Bundaran Patung Kuda).
Kemudian, sambung Pristono, penutupan juga dilakukan di Jalan Medan Merdeka Barat (mulai dari simpang Jalan Medan Merdeka utara hingga Bundaran Patung Kuda). “Karena itu, bagi pengendara yang akan melewati jalan tersebut, kami mengimbau agar mengambil jalur alternatif yang telah kami siapkan,” ujar Pristono.
Pristono menuturkan kendaraan yang datang dari arah selatan dapat melewati Jalan Galunggung atau Jalan Karet, Pasar Baru Timur. Sedangkan, bagi pengendara yang tiba dari arah utara agar melalui Jalan Ir Juanda atau Jalan Abdul Muis. “Penutupan jalan di sepanjang lokasi penyelenggaraan JNF tersebut akan dilakukan mulai dari pukul 18.00 hingga 02.00 WIB,” tutur Pristono.
Sementara itu, Pristono menambahkan untuk lokasi parkir pengunjung JNF diarahkan ke lapangan parkir IRTI di Monas, gedung-gedung parkir dan pelataran gedung-gedung di sepanjang area JNF.
JNF atau malam muda-mudi akan digelar di sepanjang Jalan MH Thamrin, mulai dari Bundaran Patung Kuda hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Acara tersebut akan dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan hiburan, di antaranya panggung musik dan penampilan kesenian budaya daerah. (Ant/Ary/Yus)

Tidak habis pikir deh dengan kebijakan aneh ini. Kalau alasannya agar tidak menghalangi hajat hidup orang banyak, menutup jalan untuk malam muda-mudi justru SANGAT mengganggu orang! Sudah tahu Jakarta macet, eh, malam Minggu jalanan ditutup lagi! Aku masih ingat bagaimana susahnya untuk pulang ke rumah saat malam muda-mudi. Perlu tiga setengah jam untuk mencapai rumah! Terus apa manfaatnya malam muda-mudi ini? Kalau tabligh akbar kan lumayan masih banyak manfaatnya!
Kalau mau adil, jangan ada acara APAPUN yang menutup jalan, dong! Kok kesannya acara yang sekuler “diistimewakan” sementara acara Islami dilarang? Anak kecil pun tahu kalau ini TIDAK ADIL! Tampak jelas sekali kalau peraturan ini ingin mendiskreditkan Islam. Yah, apa mau dikata, kalau pemerintahnya juga bukan muslim, ya begini jadinya…
Ini buah pilihan kalian yang sangat “modern” dan bernuansa “Bhinneka” itu, muslim Jakarta! Enak, nggak?

2. Imbauan untuk Tidak Melakukan Takbir Keliling

Untuk pertama kalinya di Jakarta ada imbauan dari gubernur untuk tidak melakukan takbir keliling saat lebaran 2013, padahal Jakarta dihuni oleh mayoritas muslim. Anehnya, takbir keliling ditiadakan tapi acara musik seperti konser metallica justru didukung penuh oleh gubernur.

JOKOWI LARANG TAKBIR KELILING, TAPI TIDAK UNTUK KONSER METALLICA
“Saya puaaas.” Dua kata itulah yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan begitu keluar dari stadion GBK setelah menyaksikan konser Metallica, Minggu (25/8/2013) sekitar pukul 22.45 WIB.Jokowi puas karena sejumlah lagu favoritnya dibawakan band asal California itu dalam konser yang dipadati puluhan ribu fans fanatik.“Beberapa lagu kesukaan saya dibawain sama Metallica, pokoknya senang,” tutur Jokowi yang datang dengan berkaos hitam Metallica ini.
Jokowi mengaku bukan kali ini saja menyaksikan penampilan Lars Ulrich cs. Tahun 1993, saat band metal ini tampil di Stadion Lebak Bulus, Jokowi menjadi salah satu penontonnya. Hal itu dilakukan Politikus PDI Perjuangan ini demi kecintaannya kepada Metallica.
Maka tak heran, Jokowi ikut mengajak para koleganya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dan mantan calon wakil gubernur Jawa Barat Teten Masduki.
Tentu antusiasme Jokowi berbeda dengan takbir keliling yang hendak dilakukan warga Muslim Jakarta, bulan lalu. Jokowi secara tegas melarang warganya untuk ikut takbir keliling. Larangan Jokowi terasa aneh karena dalam sejarah gubernur DKI dan mungkin gubernur se Indonesia, hanya dia satu-satunya Gubernur yang melarang takbir keliling.
“Kita mengimbau masyarakat agar takbirannya di masjid-masjid saja. Tidak usah keliling, tidak usah konvoi,” ungkap Jokowi.
Karena itu, kata Jokowi, bila ada warga yang tetap mengadakan malam takbiran dengan keliling dan konvoi, mereka akan segera diamankan pihak kepolisian.
“Urusannya para kepolisian. Tapi cukup berbahaya jika dibiarkan tarawih konvoi dan keliling kota memadati ruas-ruas jalan tertentu. Selama ini, takbiran umumnya diadakan dengan menyusuri jalan raya sembari bernyanyi.”
Padahal apa dosa melakukan takbir keliling? Tidak ada. Warga hanya mengapresiasikan dirinya dalam Syiar keagaamaan dalam menyambut hari kemenangan umat Islam. Mereka tidak membawa bir dan menenggak alkohol. Berbeda dengan konser Metallica sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas TV (25/8) yang mencium bau alkohol di sekitar tempat konser. Wajar saja, karena salah satu permintaan khusus Metallica kepada panitia adalah disediakannya bir lokal bagi para personil Metallica.
Takbir keliling jelas ada landasan syar’inya. Dalam pandangan Islam, kegiatan ini bagian dari syiar Islam yang mengagungkan ketaqwaan. Berbeda dengan konser Metalica yang tidak berdampak pada ketakwaan warga Jakarta. Tidak ada penelitian yang mengatakan pasca konser Metallica diadakan angka kejahatan tiba-tiba menurun.
Maka, seharusnya Jokowi sadar. Sebagai gubernur di provinsi yang mayoritas warganya muslim, jangan sampai mengambil langkah-langkah yang menyinggung perasaan umat Islam. Apalagi di satu sisi menekan syiar keIslaman, tapi di sisi lain mengakomodir syiar kejahiliyahan.

Baru tahu kalau ternyata bagi pak gubernur, konser metallica jauh lebih baik dari takbir keliling…

3. Menempatkan Pejabat Nonmuslim Yang Ditolak Oleh Warga Mayoritas Muslim
Berita ini masih hot karena penolakan juga masih berlangsung.

WARGA LENTENG AGUNG : HARGA MATI, LURAH SUSAN HARUS DIGANTI!

Jakarta (SI Online) - Tekad warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, untuk menolak lurah Susan telah bulat.Tak ada tawar menawar dalam hal ini.

“Harga mati, lurah harus ganti. Itu harapan warga,” kata seorang tokoh Lenteng Agung Ustad Sholihin Ilyas dalam konferensi pers yang digelar Forum Umat Islam (FUI) di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2013).
FUI sebagai aliansi orman-ormas Islam melakukan advokasi terhadap warga Muslim Lenteng Agung supaya aspirasi mereka diperhatikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Selain tokoh masyarakat Lenteng Agung, hadir dalam konferensi pers tersebut sejumlah ulama “Macan Betawi” seperti KH Abdul Rasyid AS, KH Fachrurozy Ishaq dan KH A Cholil Ridwan. Tokoh majelis taklim Lenteng Agung Hj Kholillah AB dan Ketua Umum Forsap Hj Nurdiati Akma juga turut serta.
Ustad Sholihin melanjutkan, upaya warga untuk menyampaikan aspirasinya akan dilakukan dengan berbagai cara.
“Dengan berbagai cara kami punya banyak cara untuk menyampaikan aspirasi kami. Semua warga Lenteng Agung berikrar harga mati, tak bisa ditawar lurah Susan harus turun dari jabatannya,” ungkapnya.
red: shodiq ramadhan

Meski demo berlangsung terus-menerus, tapi pemprov seperti tuli oleh aspirasi umat Islam. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang berusaha memberikan saran justru dilecehkan dengan sangat arogan oleh ahok.

SEKJEN FUI : DEMI BELA SUSAN, AHOK BERANI NGELUNJAK KEPADA MENDAGRI

Jakarta (SI Online) – “Entah Ahok ini mengidap penyakit apa sehingga begitu nekad hanya gara-gara membela lurah Susan yang ditolak masyarakat Lenteng Agung dia begitu lancang dan berani ngelunjak kepada pejabat yang seharusnya dipandang atasannya yaitu menteri dalam negeri Gamawan Fauzi, padahal Gamawan tidak menyerang Ahok hanya memberikan saran yang normatif saja sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan yaitu memberikan saran agar pemda DKI mengevaluasi kembali kebijakan penempatan lurah Susan yang ditolak warga Lenteng Agung, namun Ahok dengn sengit menyerangnya dengan kalimat : Mendagri agar belajar konstitusi,” demikian dikatakan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad al Khaththat kepada Suara Islam Online, Kamis (3/10/2013).
Tentu saja ini jadi polemik yang ramai karena ada pejabat yang diberi saran atasan malah meradang dan melawan. Sikap arogan, ngelunjak, dan tidak etis inilah yang disesalkan oleh Sekjen FUI.
KH Muhammad al Khaththat didampingi sesepuh ulama Betawi pimpinan Perguruan As Syafi’iyyah KH. Abul Rasyid AS, Ketua MUI KH Ahmad Cholil Ridwan, dan KH Fachrurazi Ishaq mengadakan jumpa pers setelah mendengar ungkapan dan aduan dari sekitar 2 mobil perwakilan warga. 
Ketiga macan Betawi tersebut turun bersama Sekjen FUI memberikan advokasi kepada aspirasi masyarakat Kelurahan Lenteng Agung yang merasa resah dengan penempatan Lurah Susan oleh Ahok melalui mekanisme Lelang Jabatan. Warga resah karena ternyata lelang jabatan hanya sekedar cover untuk menempatkan para pendukung Ahok dalam memenangkan pilkada melawan Foke. Dikabarkan Lurah Susan adalah seorang staf Kelurahan Senen yang menjadi salah seorang anggota Timses Jokowi Ahok.
Keresahan warga masyarakat Kelurahan Lenteng Agung yang 99,99 persen muslim karena selama puluhan bahkan ratusan tahun warga Lenteng Agung tidak pernah dipimpin lurah yang non muslim. Memang secara sosio kultural akan kerepotan siapapun pemimpin non muslim di Lenteng Agung yang punya 22 Masjid, 58 Musholla dan ratusan majelis taklim. Dan tradisi Betawi yang kental dengan ajaran Islam yang sudah jadi budaya masyarakat. Dalam even apapun masyarakat Betawi tidak akan lepas dengan ratiban, maulid, burdah, dan tahlil. Dan itu biasanya lurah menjadi tamu kehormatan.   
Oleh karena itu, Sekjen FUI menyesalkan sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah telah arogan terhadap aspirasi masyarakat. Bukan hanya itu, ucapan Ahok kepada Mendagri supaya belajar konstitusi dinilainya sebagai tindakan pelecehan.
“Menyesalkan sikap Wagub Basuki “Ahok” Tjahaha Purnama yang sangat arogan melecehkan aspirasi warga Kelurahan Lenteng Agung dan bersikap sangat tidak etis kepada Mendagri Gamawan Fauzi dengan kalimat yang sangat melecehkan yakni agar Mendagri belajar kembali konstitusi,” kata ustadz al Khaththath.

Warga Lebih faham Konstitusi daripada Ahok
Dalam konferensi pers tersebut juga bicara perwakilan warga Haji Nasri Nashrullah dan KH. Solihin Ilyas yang mengatakan bahwa Harga Mati Lurah Susan harus diganti!
Dan ternyata warga yang dilecehkan Ahok selama ini tampaknya lebih faham konstitusi daripada Ahok. Haji Nasri sebagai perwakilan warga mengatakan bahwa kebijakan lelang jabatan dengan memaksakan Susan ke Lenteng Agung tidak bisa diterima. Sebab melanggar proporsionalitas. Haji Nasri mengatakan bahwa dalam UU No 28 tahun 99 butir 5 tentang penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan dijalankan dengan menganut asas proporsionalitas dan salah satu faktor dari proporsionalitas adalah agama.  
Lalu Haji Nasri mengutip kabar bahwa di Bali, seorang Cagub yang beragama Hindu saja ditolak hanya karena sering pakai peci dan istrinya seorang muslimah. Di Papua ada UU otsus yang melarang pimpinan pemerintahan di luar orang papua. Dan mana ada di kota Kupang, Menado, apalagi Los Angeles (LA), mana ada muslim jadi kepala pemerintahan.. umat islam juga tidak protes. Termasuk Masjid di Groud Zero yang diprotes warga Manhattan. Umat islam yang maklum aja. Kenapa Ahok kok ngotot?  
“Wah-wah-wah kayaknya Ahok lah yang harus belajar klonstitusi bukan Mendagri. Makanya Ahok jangan sok..” ujar Sekjen FUI.

Baru didukung media (yang bisa jadi dibayar) serta fans fanatik di internet (yang mungkin anggota dari buzzer bayarannya),  sudah merasa sebagai penguasa dunia yang tak terkalahkan.  Dia lupa kali kalau jabatannya itu milik rakyat dan bisa ditarik kapan saja rakyat mau kalau dia tidak menghormati rakyatnya. Demokrasi itu “dari, oleh, dan untuk rakyat” bukan “dari rakyat, oleh saya, untuk golongan saya”. Ingat, lo, kesombongan itu tidak ada yang bertahan lama! Atau jangan-jangan ada yang terselubung di balik kengototannya ini?

KH FAHRURROZI: ‘ADA AGENDA TERSELUBUNG DALAM LELANG JABATAN LURAH DI JAKARTA’

---

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Belum lama menjabat sebagai Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli sudah menuai kontroversi. Melalui lelang jabatan lurah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pada Juli 2013 Susan yang non-Muslim menduduki jabatan tertinggi di kelurahan yang mayoritas warganya Muslim.
Selama ini yang ngotot membela lurah Susan adalah wakil gubernur Ahok. Ia tak segan-segan melawan siapapun yang memprotes keputusannya, bahkan usulan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengevaluasi penempatan lurah Susan ia lawan. Dengan sombong Ahok mengatakan bahwa mendagri harus belajar konstitusi lagi.
Tokoh ulama Betawi KH Fahrurrozi Ishaq menilai ada agenda terselubung dalam lelang jabatan lurah di Jakarta yang saat ini dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI itu. Menurutnya, kebijakan menempatkan lurah Kristen melalui lelang jabatan tersebut merupakan agenda terselubung kristenisasi.
“Saya sudah melihat dari awal ketika ada pelelangan lurah, bahwasanya Jokowi dan Ahok sudah menempatkan orang-orang non-Islam di posisi penting tapi dengan cara lelang, padahal orang itu sudah disiapkan oleh dia, lelang itu strategi dia,” ujar Kiai Ishaq saat konferensi pers Forum Umat Islam (FUI) mendukung warga Lenteng Agung yang menolak Lurah Susan, Kamis (3/9/2013) di Jakarta.
“Sebentar lagi sekolah-sekolah, nanti kepala sekolah SD, SMP, SMA akan dipegang oleh orang-orang kristen,” tambahnya.
“Kalau itu terjadi, saya akan berada di barisan paling depan untuk melawan itu semua,” tegas ulama betawi ini.
Terkait soal keyakinan Susan, sebelumnya seorang tokoh masyarakat Lenteng Agung, Akmal, mengatakan kini di kantor kelurahan tak ada lagi ucapan “Assalamu’alaikum”. Yang ada, kata Akmal, berdasarkan informasi yang ia dapat dari staf keluarahan, adalah ucapan “selamat pagi, selamat siang dan selamat sore”. (Suara Islam Online)

Dan sepertinya keyakinan Ulama ini ada benarnya, karena jokohok kembali mengadakan lelang jabatan untuk posisi kepala sekolah, bahkan ada kecurangan yang terungkap!

AKAL-AKALAN LELANG JABATAN KEPSEK, TERNYATA SOAL UJIANNYA DIDUGA BOCOR
Jakarta (SI Online) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) menduga ada kebocoran soal tes lelang jabatan Kepsek soal yang diujikan pada 13-14 Desember 2013.Dugaan organisasi-organisasi guru disampaikan setelah mereka menerima aduan dari para pelapor bahwa telah terjadi pelatihan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).“Oknum pejabat LPMP diduga membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat. Diduga kuat, soal yang dilatihkan juga dibekali dengan jawaban yang benar dan diindikasi bahwa soal yang dilatih sama dengan soal yang diujikan saat tes berlangsung pada 13-14 Desember 2013,” kata Sekjen FSGI Retno Listyarti usai bertemu Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Senin (16/12/2013).
Sementara Presidium FSGI Guntur Ismail, menyatakan pelatihan tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang disebutnya menunjukkan keberpihakan LPMP DKI Jakarta terhadap para kepala sekolah yang tergabung dalam wadah Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) DKI Jakarta.
“Sebagai lembaga penjamin mutu yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, seharusnya LPMP mendukung kebijakan lelang Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan DKI Jakarta dan bukan penghambat upaya peningkatan mutu pendidikan,” kata Guntur.

Waktu Ujian Dipotong
Sementara Kketua FGMJ Heru Purnomo mengatakan para peserta lelang jabatan Kepsek mengeluhkan durasi waktu yang dikurangi panitia pelaksana di lapangan.
Durasi tes dalam website resmi pemerintah provinsi DKI Jakarta tercantum 90 menit, tetapi pada praktiknya peserta hanya diberi waktu 60 menit dengan jumlah soal yang wajib dikerjakan 75 soal, kata dia.
“Artinya satu soal harus dikerjakan kurang dari satu menit, sementara soal yang harus dikerjakan adalah soal yang berdurasi panjang untuk dibaca dan dijawab,”lanjut Heru.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku akan menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan tersebut. “Pak Gubernur tadi mengatakan akan menindaklanjuti, Beliau akan segera memeriksa kasus ini,” kata Retno.
Sebelumnya, tokoh ulama Betawi KH Fachrurozy Ishak mensinyalir lelang jabatan Kepsek ini akan digunakan Ahok untuk melakukan Kristenisasi kepala sekolah. Sebelumnya, lelang jabatan lurah dan camat dengan modus yang sama juga digunakan untuk memasukkan pejabat non Muslim dan anggota tim sukses Jokowi-Ahok ke pemerintahan.

4. Membongkar Masjid Tanpa Ragu

Pemerintahan “Jakarta Baru” ini juga sudah membongkar dua masjid tanpa berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Salah satunya bahkan termasuk masjid bersejarah! Ini sih keterlaluan!

INILAH PROTES UMAT ISLAM PADA AHOK YANG BONGKAR MASJID BAITUL ARIF
JAKARTA (voa-islam.com) – Warga sekitar Masjid Baitul Arif menyesalkan tindakan pembongkaran masjid tanpa musyawarah. Salah seorang jamaah masjid kepada voa-islam, Taufan Maulamin, menyesalkan tindakan tersebut. Ia pun membuat surat terbuka atas keprihatinannya kepada Gubernur DKI.

“Walikota Jakarta Timur telah melakukan pembongkaran Masjid Baitul Arif tanpa musyawarah dengan tokoh, alim Ulama dan jamaah Masjid Baitul Arif, RW 1 Kelurahan Kampung Melayu. Sudah 15 hari shalat 5 Waktu dan 2 kali Jumat tidak dapat dilakukan,” tulis Taufan.

Meski lokasi dan tanah masjid adalah milik Pemda DKI, kata Taufan, namun seyogianya Pemda tidak melupakan masjid adalah baitullah yang sangat dimuliakan oleh semua Muslim. Karenanya, mestinya hal itu dilakukan dengan santun dan beradab.

Taufan juga mengingatkan akan wilayah Jatinegara. “Jatinegara merupakan kawasan Muslim yang sangat taat dan sangat fanatik sejak zaman penjajahan, banyak tokoh, alim ulama dan masyarakat Muslim merasa tersinggung dan menyayangkan tindakan tersebut,” kata Taufan.

FUI Protes

Sementara itu, aktivis Forum Umat Islam (FUI) Jakarta Bernard Abdul Jabbar menegaskan, tindakan pemerintah provinsi DKI Jakarta membongkar Masjid Baitul Arif di Jatinegara dinilai sebagai tindakan arogansi yang melecehkan urusan agama.

Menurut Bernard, Pemda DKI dalam hal ini Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai pihak yang keras memerintahkan pembongkaran harus paham, shalat umat Islam tidak boleh terhenti, dan seharusnya disediakan dulu tempat penggantinya jika memang harus dibongkar.

“Ahok jangan arogan, padahal dalam agamanya sendiri diajarkan untuk menghormati agama orang lain. Karena pegang kekuasaan dia jadi membabi buta melawan masyakarat muslim. Seharusnya gereja-gereja liar yang ia bongkar. Apa dia ga tau banyak gereja seperti di Jelambar, Kemayoran dan lain-lain yang berdiri tanpa ijin? Kenapa urusan gereja liar dia diam, tapi nyaring kalo bicara masjid?” ungkap Bernard. 

Belajar dari Medan, Sumatera Utara, Masjid Al Ikhlas pernah dibongkar oleh Kodam I/BB dikarenakan telah ditukar guling dengan pihak pengembang. Umat Islam, dimotori oleh FUI-Sumatera Utara protes dan menuntut agar dibangun kembali di lokasi semula. Setahun lebih umat Islam shalat Jum’at di Jl. Timor Medan sebagai upaya perjuangan.

“Alhamdulillah, pada tgl 15 Mei 2012 Masjid Al Ikhlas yang dirobohkan pada 4 Mei 2011, dibangun kembali. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Pangdam I/BB Mayjend Lodwijk F. Paulus (muallaf). Bahwa Masjid adalah Rumah Ibadah dan simbol bagi umat Islam, dilindungi oleh UUD 1945 yang dituangkan di dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Di mana  prosedur pembongkaran Masjid harus mendapat persetujuan (izin) dari Menteri Agama. Kenapa Mesjid Al Barokah dibongkar umat Islam Jakarta diam saja?” Demikian dikatakan FUI – SU, Ustadz Sudirman Timsar Zubir prihatin. [desastian]

KINI GILIRAN MASJID BERSEJARAH YANG DIBONGKAR OLEH PEMPROV DKI “JOKOWI-AHOK”

dakwatuna.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membongkar Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Masjid yang cukup bersejarah itu dibangun sejak Gubenur DKI Ali Sadikin.“Masjid tersebut ingin dibuat Gedung Fakultas Film IKJ dan taman,” kata seorang karyawan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang enggan disebutkan namanya, di lokasi, (16/10/2013), sebagaimana yang dilansir Okezone.Pembongkaran masjid tersebut kata dia sangat disesalkan oleh masyarakat sekitar.

“Iya kita sayangkan saja, kok bisa dibongkar padahal masjid ini sudah lama berdiri dan dibangun sejak era Ali Sadikin,” paparnya.
Masyarakat dan mahasiswa yang ingin melaksanakan shalat, untuk sementara dipindahkan di dalam basement yang terletak tidak jauh dari lokasi pembongkaran masjid.
Sebuah papan nama dari Pemprov DKI Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terpasang tidak jauh dari lokasi, demikian seperti laporan Okezone.
Papan yang bercat kuning itu bertuliskan Kegiatan Lanjutan Penataan PKJ Taman Ismail Marzuki.
Sebelumnya, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta “Jokowi-Ahok” juga pernah membongkar masjid, yaitu Masjid Baitul Arif yang dibongkar karena alasan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Jatinegara. Masjid tersebut dibongkar oleh Jokowi-Ahok tanpa koordinasi dengan masyarakat sekitarnya. (sus/okezone/dakwatuna/hdn)

Jadi bertanya-tanya, masjid Jakarta mana lagi yang akan dibongkar dengan berbagai alasan?
Namun anehnya, meskipun terkesan “gahar” saat berurusan dengan pembongkaran masjid, sikap pak wagub menjadi sama sekali berbeda saat TEMPAT IBADAH AGAMANYA SENDIRI  yang bermasalah…

LAHAN GEREJA IMMANUEL DIJUAL, AHOK SEBUT YANG JUAL GILA
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) merasa geram atas dijualnya lahan gereja GPIB Immanuel seluas 2,1 hektar. Penjualan dilakukan oleh Majelis Sinode GIPB Immanuel kepada TNI AD. Padahal, menurut Ahok, gereja tersebut merupakan cagar budaya yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.
“Persoalan muncul di saat majelis Sinode GIPB Immanuel menjual lahan seluas 2,1 hektar kepada TNI AD,” kata Basuki di Balaikota, Jumat (20/12), sebagaimana dikutip beritajakarta.
Dikatakan Basuki, Majelis Sinode merupakan perwakilan gereja se-Indonesia yang menjalankan amanat berdasarkan keputusan bersama.
Adapun lahan yang berada di belakang Gereja Immanuel telah dijual seharga Rp 3,7 juta per meter persegi dengan total sebesar Rp 78 miliar yang dibayarkan oleh PT Palace Hotel.
“Meskipun telah dijual, pihak TNI AD tetap tidak bisa membangun segala hal yang berbau komersial di lahan tersebut,” kata Basuki.
Basuki mengaku tidak habis pikir mengapa Majelis Sinode bisa  menjual lahan gereja tersebut. “Saya enggak tahu. Coba kamu tanya saja sama Sinode yang gila itu,” ungkapnya.
Begitulah, reaksi Ahok jika menyangkut gereja. Berbeda halnya saat masjid dibongkar. (beritajakarta/salam-online)

Yah, tentu saja pak wagub yang nonmuslim menggunakan DOUBLE STANDARD… Siapa suruh dulu termakan pencitraan media dan memilih pemimpin nonmuslim di wilayah mayoritas muslim?

5. Ingin Membangun Lagi Pusat Perzinahan
Ya, karena nonmuslim, wagub pun sepertinya tidak merasa perlu untuk menghormati ataupun menampung aspirasi orang Islam meskipun berjumlah mayoritas dan ingin kembali membangun lokasi perzinahan yang tadinya sudah ditutup Gubernur Sutiyoso dan diganti Islamic Center. Simak di bawah ini:

AHOK: PERLU LOKALISASI PELACURAN DAN INDONESIA BUKAN NEGARA AGAMA
JAKARTA (voa-islam.com) - Ratusan Muslimah di Pangandaran mendatangi lokasi pelacuran di daerah pantai itu. Ibu-ibu memasuki setiap pintu kamar pelacur, dan membawa para pelacur keluar dari kamar mereka, dan menyerahkan kepada polisi.  Dinaikkan keatas truk. Mereka dibawah ke kantor polisi, dan selanjutnya di serahkan ke pembinaan panti sosial.
Ini reaksi Muslimah  di Pangandaran yang resah terhadap praktek pelacuran di Pangandaran. Mereka sangat terganggu, dan takut terhadap masa depan anak-anak mereka, bukan hanya dengan penyakit HIV, tetapi kerusakan moral akan akan meluas, dan menghancurkan kehidupan masa depan mereka.
Kesadaran Muslimah yang bersifat kolektif di daerah, terhadap ancaman riil  bagi kehidupan mereka secara massal. Sangat penting. Praktek pelacuran sudah menyebar di mana-mana.
Betapa, jika setiap Muslimah memiliki  kesadaran yang bersifat kolektif ini bersifat nosional, kemudian mereka membuat gerakan seperti Muslimah di Pangandaran,  pasti kehidupan akan semakin baik.
Muslimah di manapun  tidak lagi perlu menunggu kebijakan pemerintah yang akan ber tindak terhadap praktek pelacuran. Karena tidak semua pemimpin daerah memiliki kesadaran yang sama akan bahayanya praktek pelacuran ini terhadap kehidupan. Banyak para pemimin daerah yang membiarkan praktek asusila, dan dijadikan objek pemasukan pendapatan  daearah (PAD).
Apalagi pelacuran di era sekarang ini sudah menjadi industri. Ada perusahaan yang notabene usahanya dibidang penyedia pelacur. Dengan pelanggaan yang sangat luas. Memiliki sindikasi jaringan skala nasional dan internasional. Melibatkan pejabat, politisi,  dan termasuk penegak hukum. Tidak heran, memberantas praktek pelacuran begitu sangat sulit.
Tentu semua itu tergantung dari kemauan baik politik (political will). Jika ada kemauan politik yang baik dari elemen-elemen bangsa ini pasti akan dapat dihapus praktek pelacuran di Indonesia.
Seperti sudah diberikan tauladan yang  baik oleh Walikota Surabaya Sri Rismaharani yang sudah bersumpah, pada hari Pahlawan 10 Nopember, di Taman Bungkul, Surabaya, bahwa tahun 2014, kota Surabaya akan bebas pelacur dan praktek pelacuran. Seiring dengan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo yang membebaskan Jawa Timur dari pelacur dan pelacuran.
Di Surabaya ada lokalisasi kompleks pelacuran terbesar di Asia Tenggara, Dolly. Kompleks pelacuran tertua di Indonesia. Sudah ada sejak zaman Belanda. Dolly adalah mucikari berdarah Belanda.
Sekarang ada tokoh Surabaya, kebetulan memiliki jabatan dan kekuasaan, kemudiaan kekuasaan dan jabatannya itu, digunakannya menghapus dan menghilangkan penyakit sosial, dan berdampak kepada kehancuran kehidupan.
Betapa mulianya Tri Rismaharani yang dengan segala kesungguhan berkehendak dan  bertujuan menghapus praktek yang sudah sangat tua itu. Tidak pernah ada sebelumnya pejabat yang memiliki tekad menghapus praktek-praktek atau bisnis maksiat, dan baru Sri Trimaharani ini.
Bila kelak Dolly tutup, dan kehidupan berubah, Walikota Surabaya, Sri Rismaharani layak akan dikenang sepanjang sejarah kehidupan manusia atas usaha yang menutup tempat maksiat Dolly.
Sebaliknya, di acara Metro TV, Sabtu malam menjelang dini hari, yang melakukan wawancara dengan  Wakil Gubernur DKI,  Ahok dengan menggunakan baju koko, peci hitam dikepala, selendang dipundaknya, seperti Muslim Betawi,  justru secara tegas ingin membuat kebijakan lokalisasi pelacuran di daerah kebayoran (di Jakarta).
Alasannya melakukan lokalisasi pelacur di sebuah komplek, sebagai langkah preventif menghindari menyebarnya penyakit menular seperti HIV, dan penyakit kotor lainnya. Dengan adanya kompleks lokalisasi pelacuran akan dapat dikontrol para pelacur yang melakukan praktek seks, sekaligus kesehatan mereka dari kemungkinan penyakit menular.
Di Jakarta pernah ada kompleks pelacuran terbesar di kota ini, dan kemudian di tutup di zamannya Gubernur Sutiyoso, dan sekarang dijadikan Islamic Center, dan berbagai kegiaran dakwah berlangsung di bekas tempat kompleks pelacuran itu.
Ahok berulangkali praktek pelacuran sudah menyebar luas di Jakarta, dan ada di mana-mana. Mestinya, Ahok dengan kesadaran itu, berusaha menghilangkan praktek kotor yang pasti akan menghancurkan kehidupan manusia. Mestinya, Ahok tidak mentolelir segala bentuk dan praktek pelacuran yang ada. Menggunakan kekuasaan dan jabatannya meghapusnya dengan kewenangan yang dimilikinya.
Walikota Surabaya Sri Rismaharani memiliki tekad menudutp kompleks Dolly, sebuah kompleks pelacuran terbesar di Asia Tenggara, dan sebalumnya menutup kompleks pelacuran yang ada di kota Surabaya, dan itu bisa dilakukannya. Tetapi, mengapa Ahok, justru bersikap sebaliknya, dan kukuh dengan pendiriannya perlu lokalisasi kompleks pelacuran?
Tentu, bagi kaum Muslimin di Jakarta, dan dimanapun, “clossing statement” Ahok, selalu mengatakan bahwa Indonesia bukan negara “agama”, tetapi Indonesia negara “sekuler”, ini sungguh sangat menyakitkan bagi Muslimin.
Soeharto yang menjadi dedengkot Orde Baru, sejak berkuasa sampai turun, tidak pernah keluar dari mulutnya, mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara “sekuler”.
Ahok sudah berulangkali mengatakan, bahwa Indonesia negara “sekuler”,  dan bukan negara “agama”, maksudnya bukan negara Islam, dan tidak berhak Muslim mempraktekkan Syariah Islam.
Apakah Ahok menginginkan di setiap sudut kota Jakarta dibangun kembali kompleks pelacuran? Apakah Ahok menginginkan legalisasi praktek-praktek pelacuran? Apakah Ahok menginginkan praktek pelacuran menjadi praktek bisnis, seperti bisnis yang lainnya, seperti sekarang yang berkembang di daerah Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Kota?
Apakah Ahok  menginginkan kota Jakarta seperti Macau, menjadi pusat judi dan pelacuran dunia? Hanya karena Indonesia menurut Ahok, bukan negara “agama”. Wallahu’alam. *mashadi.

Dan rupanya pemikirannya ini didukung oleh pemuka agamanya, padahal setahuku dalam agama tersebut, zina juga tidak boleh.

PERSATUAN GEREJA INDONESIA DUKUNG AHOK BANGUN KEMBALI LOKALISASI PERZINAHAN

 

JAKARTA, muslimdaily.net, – Masalah prostitusi atau perzinahan kembali menyeruak di negeri ini setelah wakil gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau biasa dipanggil Ahok, berpendapat perlunya dibangunnya tempat khusus atau lokalisasi bagi perzinahan.
Setelah masalah dukungan ini mencuat, MUI dengan tegas menolaknya. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menegaskan sikap MUI menolak dengan tegas jika pemda DKI jadi membangun lokalisasi prostitusi atau perzinahan. Sebab, lokalisasi tidak akan mengilangkan permasalahan yang ada.
“Malah menambah masalah baru kan. Itu kan harus dipikirkan bersama. Penanganan masalah prostitusi harus komprehensif, harus banyak pihak,” ujarnya saat dihubungi detikcom, Selasa (23/12).
Bukan tanpa alasan MUI menolak lokalisasi, Amirsyah menekankan, lokalisasi prostitusi hanya solusi yang bersifat sementara. Permasalahan-permasalahan baru akan bermunculan di lingkup prostitusi tersebut selain permasalahan prostitusi itu sendiri.
Namun berbeda dengan MUI, lokalisasi perzinahan yang digagas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat respons positif dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI).
Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persatuan Gereja Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan jika bisa memilih, idealnya PGI berharap prostitusi dan lokalisasi bisa diberantas.
“Tapi ternyata kan tidak bisa dihilangkan, pengalaman setelah lokalisasi Kramat Tunggak itu ditutup, menurut saya (prostitusi) malah makin mengkhawatirkan dan liar,” kata Jeirry kepada detikcom, Selasa (24/12).
“Kalau memang kita tidak bisa menghilangkan praktik prostitusi ini, saya setuju dengan Ahok, kita lokalisasi,” lanjutnya. “Ketimbang kita mau sok moralis tapi sesungguhnya juga tidak bisa menghentikannya.”
Jeirry berpendapat prostitusi tetap bisa berkembang, dan malah semakin menjadi-jadi karena banyak faktor. Mulai dari bisnis, manusia yang sulit menahan syahwat, serta sejumlah kemiskinan mendorong orang terjun ke pelacuran.
“Kami lebih sepakat dengan cara pikir Ahok, bukan karena dia kristen. Saya kira banyak juga orang muslim yang punya pandangan seperti dia, melihat kemanfaatan kebijakan itu,” tutur Jeirry.

Islam Dengan Tegas Melarang Zina
Agama islam sangat melarang zina kita mendekati saja sudah di larang apalagi melakukan nya karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sanggat keji yang mendatang kan kemudharatan bagi si pelakuu dan orang lain. Kita sering menemui dalil yang sangat melarang perbuatan zina,didalam alqur’an maupun Hadits nabi:
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (sumber: Al-Qur’an, QS Al-israa’ ayat 32)
 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin,” (an-Nuur: 2-3)
“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,” (al-Furqaan: 68-69)
2.  Dan Adapun Hadits Nabi
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong,” (HR Muslim [107]).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rauslullah saw. bersabda, “Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin.”

Apa artinya ini? Tak lain tak bukan adalah umat yang agamanya sama pada umumnya saling membantu satu sama lain. SARA itu masih relevan, hanya saja di media-media mainstream peranannya dikerdilkan KHUSUS  bagi umat Islam agar pemeluk agama lain dapat berkesempatan untuk menjadi pemimpin. Biasanya umat Islam hanya dijadikan “batu pijakan” saja untuk meraih tampuk kekuasaan dan setelah terpilih, maka  mereka tidak lagi diindahkan karena pemimpin nonmuslim tersebut biasanya memiliki agenda tersendiri dalam pemerintahan.

Kesimpulan
Dari uraian di atas, bisa diketahui bahwa semua peminggiran nilai-nilai keislaman yang terjadi di “Jakarta Baru” adalah akibat dari tidak didengarkannya saran alim-ulama dan pengabaian ayat-ayat Al-Quran saat pemilukada lalu. Hanya demi menjadi manusia “modern” yang berkiblat pada media mainstream (yang kabarnya sudah dibayar buat pencitraan jokohok), sekarang umat Islam Jakarta sendiri yang kena getahnya saat sedikit demi sedikit mulai dibatasi ruang geraknya dan nilai-nilai keislaman mulai dikesampingkan dengan sejuta alasan berbelit-belit.
Setelah terpilih, kini pemerintah yang nonmuslim terbukti secara nyata dan terang-terangan tidak lagi mengindahkan aspirasi maupun kebutuhan umat Islam yang dulu memilih mereka, bahkan bersikap arogan terhadap kaum mayoritas di Jakarta tersebut. Dimana indahnya toleransi yang dulu sempat dipuja-puja itu?
Tapi sepertinya jokowi effect sudah mulai memudar, terbukti dimana saja ia berkampanye untuk calon pdip, tidak ada yang menang. Mungkin masyarakat  juga sudah tahu seperti apa dirinya yang sebenarnya.  Sekarang pilihannya ada di tangan masyarakat yang modern ini. Kalau mengikuti arus media mainstream, jangan-jangan nanti umat Islam Indonesia akan bernasib sama seperti yang di Mesir yang kini sangat teraniaya meskipun secara demografi merupakan umat mayoritas di negeri tersebut.

Kalteng : Mayoritas Muslim Gubernurnya Kristen, Umat Islam Pun Diboikot

JAKARTA (voa-islam.com) - Sekjen Front Pembela Islam (FPI), KH. Ahmad Shabri Lubis, Lc meminta umat Islam melihat pengalaman pahit tentang realita kepemimpinan orang kafir di Kalimantan Tengah.
Ia mengungkapkan pengalamannya, di mana Provinsi dengan mayoritas Muslim tersebut kini dipimpin oleh gubernur Kristen, Teras Nararng. Dampaknya, menurut Kyai Shabri Lubis, para pejabat Muslim hampir seluruhnya diganti dan bantuan untuk masjid, madrasah dan majelis ta’lim dipersulit.
“Mayoritas Kalimantan Tengah orang Islam, lalu begitu Pemilukada di Kalimantan Tengah kemudian umat Islam berpecah belah, lalu ada satu dari non Islam, Teras Narang yang naik jadi Gubernur. Begitu Teras Narang jadi Gubernur, kita lihat apa yang terjadi?
Mulailah pejabat-pejabat Muslim hampir 90 % diganti dengan pejabat-pejabat non Islam. Bukan cuma itu, dampaknya; bantuan masjid, bantuan madrasah, bantuan majelis ta’lim mulai dipersulit,” tuturnya kepada voa-islam.com, Selasa (7/8/2012).
Lebih jauh jauh lagi, ia mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Kalteng tengah menjadi pusat kristenisasi.
“Pembangunan gereja-gereja setiap 1 Km itu gereja-gereja mentereng luar biasa. Akhirnya, lama-kelamaan di sana jadi pusat kristenisasi, jadi Kalimantan Tengah itu jadi pusat kristenisasi se-Kalimantan. Dari situ guru-guru Muslim di kampung-kampung Muslim diganti dengan guru-guru Kristen tapi untuk ngajarin orang-orang Islam, itu yang terjadi. Saya tahu ini dari orang-orang Dayak Muslim yang memang mereka itu terzalimi,” ungkapnya.
Bahkan, puncaknya adalah saat terjadi insiden percobaan pembunuhan terhadap para tokoh FPI yang hendak berdakwah ke Kalteng bulan Februari 2012 lalu.
“Kemudian setelah program kristenisasi berjalan otomatis media massa membela mereka, sampai akhirnya bisa menggalang kekuatan untuk pencekalan, pemboikotan terhadap FPI dan umat Islam. Nah, ini menjadi catatan ketika Kalimantan Tengah itu naik (Gubernur non Muslim, red) lalu dimanfaatkan oleh agama tertentu untuk sikat umat Islam,” tegasnya.
Oleh sebab itu, menurut ustadz Shabri -sapaan akrabnya- umat Islam di mana saja wajib mewaspadai orang-orang Kristen yang mencoba menjadi penguasa lantaran dampaknya yang begitu nyata merugikan umat Islam.
“Jadi bagaimana kita tidak curiga?  Nanti begitu jadi ngemplang umat Islam, ngangkat orang Kristen. Tapi kalau umat Islam memimpin tidak begitu, semua dianggap sama, sama-sama warga negara, sama-sama orang yang berhak.
Urusan ini bukan sekedar urusan simpatik, tebar senyum sana-sini. Tapi itu akan membawa dampak di belakang yang itu tidak bisa dipungkiri dan itu sudah kejadian di mana-mana,” tandasnya. [Ahmed Widad]

TOLERANKAH PEMIMPIN NONMUSLIM DI INDONESIA?

Meskipun kerap kali memakai atribut muslim seperti sarung dan peci  dalam kampanye pemilihan umum ataupun saat liputan media, faktanya kebanyakan nonmuslim yang memiliki kekuasaan atas muslim di Indonesia  (baik dalam pemerintahan, korporasi, pendidikan, dll) jarang sekali ada yang meluluskan aspirasi muslim, bahkan di negara mayoritas muslim! Jangankan meluluskan aspirasi umat Islam, menghormati nilai-nilai keislaman saja kadang tidak. Lihat saja ini :

Diskriminasi Terhadap Islam : Fakta Tirani Minoritas Terhadap Mayoritas

Menurut laporan yang disampaikan Pew Forum on Religion and Public Life setelah melakukan survei selama tiga tahun dari 232 negara, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Nyaris 57% muslim berdomisili di Indonesia. Jika dinumerikkan, maka angkanya mencapai 202 juta jiwa atau sekitar 88.2% dari total penduduk Indonesia.
Namun dominasi secara kuantitas ternyata tak membuat muslim bisa secara leluasa melaksanakan ajaran agamanya. Beberapa intimidasi, pemaksaan kehendak, larangan menjalankan ibadah telah menimbulkan insecurity feeling yang membuat muslim menjadi mayoritas yang tertindas.
Mari tengok fakta yang dikuak oleh tim Tabloid Media Ummat saat menelisik secara langsung intimidasi sekaligus pendangkalan aqidah yang dilakukan oleh segenap jajaran SMK GRAFIKA DESA PUTERA yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Ternyata sejak Tahun 1970 mata pelajaran agama yang diberikan adalah Katolik, tak peduli apapun agamanya, yang jelas setiap siswa wajib mengikuti pelajaran ini, termasuk ujian praktik dan ujian tulis bahkan acara doa bersama tiap pagi yang dilaksanakan dalam tata cara Katolik. Padahal menurut pengakuan 2 orang siswa muslim di SMK ini, Ade Rahmat dan Puguh, dari total 315 siswa hanya 95 orang yang beragama Katolik, sementara 220 lainnya adalah muslim. Saat Puguh dan kawan lainnya sesama muslim meminta waktu lain pada pihak sekolah untuk disediakan waktu belajar agama islam, sekolah menolak dengan tegas. Kepala SMK Grafika, Mateus Sumadiyono berkelit ketika diwawancarai mengenai tindak diskriminasi dan pemaksaan sistematik ada di sekolahnya.
Tidak berhenti di sini, tumpukan fakta diskriminasi dan intimidasi mayoritas muslim oleh minoritas banyak ditemui di Indonesia. Di Cirebon misalnya, Geeta School melarang siswinya mengenakan kerudung, padahal sekolah tersebut adalah sekolah umum. Bahkan ketika ada seorang siswi yang bersikeras memakai kerudung, pihak sekolah memisahkan dan mengisolirnya seorang diri di ruang BK selama 13 hari (6-18 Januari 2012). Warsono, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia juga menegaskan bahwa sebuah perusahaan besi baja di Surabaya sama sekali tidak memberi kesempatan bagi buruh yang beragama islam untuk melaksanakan ibadah shalat Jum’at.
Diskriminasi yang dilakukan kalangan minoritas terhadap umat islam juga mencakup pembangunan rumah ibadah. Di Bitung misalnya, muslim yang berjumlah 40% selalu dipersulit oleh pihak kristiani ketika akan membangun masjid. Saat 2 buah masjid berhasil dibangunpun, ancaman teror senantiasa didapatkan oleh muslim Bitung dari lascar-laskar Kristen. Di Kecamatan Alak, Kupang NTT, pembangunan masjid Nur Musafir yang sudah mendapat izin resmi Walikota Kupang, Daniel Adoe, dihalangi oleh pihak Kristen.
Sekelumit fakta di atas adalah contoh yang berhasil diungkap. Tentunya fenomena ini mirip gunung es, karena fakta yang berusaha ditutupi atau belum terendus media pasti jauh lebih banyak jumlahnya.
Sama seperti kasus pembantaian muslim di Ambon dan palu, anehnya LSM sekuler maupun kaum liberal dan pluralis yang bisanya berada di garis terdepan untuk mencaci tindak diskriminasi atas nama SARA sama sekali tidak terdengar kicauannya. Tentu saja ini terjadi karena penolakan diskriminasi yang kerap mereka lakukan hanya berlaku bagi penyokong mereka (misionaris, pihak asing, dan pihak lain yang berkepentingan), sementara bila Islam yang ditindas, aksi penolakan itu tidak berlaku.
Sungguh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM maupun UU nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan SARA tidak akan mampu melindungi muslim dan penjaminan atas mereka dalam melaksanakan ibadah. Negara yang menerapkan demokrasi liberal sebagai asas kebijakannya akan bersikap ‘mencla-mencle’ dan sama sekali tidak tegas dalam menangami kasus diskriminasi macam ini. Karena akan bertabrakan dengan esensi hak Asasi Manusia yang diagung-agungkan.
[Eresia Nindia W.]

Enam Sekolah di Blitar Tolak Beri Pelajaran Agama Islam

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut ada enam sekolah dari dasar sampai atas di Blitar yang menolak memberikan pelajaran agama Islam bagi siswa-siswi Muslim.
Komisioner Bidang Agama dan Budaya KPAI, Asrorun Niam Sholeh menyebut enam sekolah tersebut adalah SMAK Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria dan SD/SMP Yos Sudarso.
“Mereka melanggar konstitusi. Hak mendapat pelajaran agama adalah hak dasar yang tidak bisa direnggut,sekalipun sekolah memiliki afiliasi terhadap agama tertentu,” ujar Asrorun dalam siaran persnya kepada Republika, Ahad (19/1).
Penolakan SMAK Diponegoro Blitar dan beberapa sekolah lain untuk memberikan hak pendidikan agama Islam bagi siswa siswa yang beragama Islam menurut Asrorun sangat disayangkan. KPAI meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang dimaksud.
Asrorun menambahkan jika memang tidak mau menyediakan pendidik yang seagama dengan peserta didik, maka jangan menerima peserta didik yang berbeda agama. “Ini semata-mata untuk memenuhi dan menjamin hak dasar anak.”  (*)

Mewaspadai Fenomena ‘Kondomisasi’ Menkes Nafsiah Mboi

SHOUTUSSALAM.COM - Masyarakat Indonesia nampak begitu resah  dengan kebijakan ‘Kondomisasi’ yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.Kontroversi muncul sejak awal Presiden SBY memilih Nafsiah Mboi yang menggantikan Endang Rahayu Sedyaningsih karena meninggal karena penyakit kanker pada tanggal 2 Mei 2012.
Sepintas sosok Menteri Kesehatan, wanita dengan nama lengkap dr. Andi Nafsiah Walinono Mboi, SpA, M.P.H. ini lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, 14 Juli 1940. Alumni jurusan spesialisasi anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini merupakan putri sulung dari pasangan Andi Walinono dan Rahmatiah Sonda Daeng Badji.
Ayah Nafsiah adalah hakim yang pernah bertugas di Makassar, Surabaya, Jayapura, dan Jakarta serta merupakan tokoh masyarakat dan intelektual di Sulawesi Selatan. Dari keluarganya, jelas Nafsiah awalnya terlahir dari keluarga Muslim.
Namun, ternyata ia mengikuti keyakinan sang suami, mantan Gubernur NTT, dr. Aloysius Benedictus Mboi, M.P.H. yang beragama Katolik.
Kembali soal kebijakan kondom, sejak tahun 2006, sebelum diangkat menjadi Menteri Kesehatan Nafsiah memang dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional dan wakil ketua Komisi Nasional (Komnas) perempuan.
Maka tak heran saat Menjabat sebagai Menkes, Nafsiah Mboi melakukan gebrakan pertama yaitu menggalakkan penanggulangan HIV/AIDS. Namun parahnya, aksi penanggulangan HIV/AIDS tersebut dengan kampanye penggunaan kondom. Hingga tahun ini, ia tetap kukuh meningkatkan kampanye penggunaan kondom kepada masyarakat, untuk mencegah kehamilan beresiko guna memerangi HIV/AIDS.
Kontan, gebrakan ‘Kondomisasi’ Nafsiah Mboi itu mendapatkan reaksi keras masyarakat, khususnya tokoh-tokoh Islam.
Ironisnya, seolah mengabaikan penolakan masyarakat atas kebijakan ‘Kondomisasi’ Nafsiah Mboi kembali gencar menggelar Pekan Kondom Nasional (PKN) yang dimulai pada tanggal 1 Desember 2013, bertepatan dengan hari AIDS sedunia, dan berakhir pada 7 Desember 2013.
Gerakan ‘kondomisasi’ ini pada dasarnya kental dengan kepentingan kapitalis. Hal ini terungkap ketika Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) yang menggandeng DKT-Indonesia, organisasi penyedia layanan kontrasepsi dan KB swasta yang berbasis di Washington D.C Amerika Serikat, dimana dua produk mereka yakni kondom Fiesta dan Sutra merupakan produk terlaris di Indonesia.
“Untuk tahun 2013 ini saja, sudah dicapai angka pemasaran sosial sebanyak 150 juta kondom di seluruh Indonesia. Angka ini kami persembahkan bagi Indonesia. Dan kami berharap ke depan akan jauh lebih baik lagi,” ungkap Todd Callahan, Country Director DKT Indonesia, Jum’at (15/11/2013).
Sementara itu, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Ustadz Bachtiar Nasir yang juga Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, dengan tegas menolak kampanye kondom tersebut.
“Menolak segala bentuk upaya penanggulangan AIDS melalui sosialisasi penggunaan kondom kepada pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum karena hal tersebut akan memicu perilaku seks bebas yang kontraproduktif,”demikian rilis AILA yang dipublish pada 29 November 2013 lalu.
Diduga dalam gerakan ‘kondomisasi’ itu terselip pesan tersembunyi, “Bolehlah Anda melakukan hubungan seks bebas dengan siapa saja, asal memakai kondom.”
Hal inilah yang membuat rakat Indonesia geram dan menolak Pekan Kondom Nasional (PKN) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan. Bahkan tersiar kabar melalui Broadcast BlackBerry Messenger (BBM) penolakan dari staf Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kebijakan Kemenkes yang menggelar Pekan Kondom Nasional.
“Kami staf Kemenkes tidak setuju dengan kebijakan kemenkes dengan pekan kondom nasional. Saya sangat malu punya Menteri kesehatan yang Pro Terhadap Seks Bebas. Visi Utamanya mengkondomisasi Indonesia. Anda bisa bayangkan Mahasiswa atau anak muda yang Nikah muda justru di Hujat bahkan BKKBN mengkampanyekan Gerakan KB dan anti nikah muda wanita min 21 dan pria 25 thn. Sedangkan bus kondom kini sudah masuk ke kampus UGM mereka hendak membagikan kondom gratis dan mensosialisasikan kondom dan parahnya lagi ini semua dibiayai negara. Bukan itu cara untuk mengurangi HIV tapi dengan Pembinaan moral untuk membentuk generasi yang mulia.” Demikian isi pesan tersebut.

Miss World Tetap Jalan, Hary Tanoe Tak Khawatir Ditolak Masyarakat dan FPI

Hidayatullah.com–Bos Media Nusantara Citra (MNC) Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengaku tidak khawatir dengan berbagai penolakan terhadap kontes Miss World di Bali. Alasannya, karena tidak akan menampilkan sesi peragaan bikini.Karenanya, calon Wakil Presiden dari Partai Hanura itu menghimbau semua pihak tidak perlu khawatir dengan adanya penolakan ajang ratu kecantikan dari sejumlah Ormas Islam

“Kontes Miss World tidak akan ada event yang berpakaian bikini. Sayapun tidak akan terima jika ada peragaan bikini dalam Miss World,” kata Hary Tanoe di Nusa Dua, Bali, Rabu (04/09/2013) petang sebagaimana dikutip sebuah media online beritabali.com dan inilah.com.

Menurut HT sapaan lain Hary Tanoe itu, penolakan dari sejumlah Ormas Islam seperti FPI mungkin disebabkan kesalahan kurang terkomunikasikannya dengan baik kontes kencantikan yang dihadiri 136 negara tersebut.

“Hal itu juga diperparah oleh adanya tanggapan dari pihak yang tidak mengerti permasalahannya dan kemudian berkembang luas pemberitaannya sehingga masyarakat yang tidak paham menjadi terprovokasi,” tegasnya.

Lebih jauh, HT memaparkan bahwa pakaian yang akan dikenakan para kontestan Miss Word berasal dari desainer Indonesia seperti batik dan selaku penyelenggara, ia merasa tidak khawatir dengan berbagai penolakan kontes Miss World.

“Kuncinya adalah mengembalikan segala sesuatunya ke informasi yg benar. Kalau ini bisa dijelaskan, kita tidak perlu khawatir karena tujuannya sangat baik yakni lebih untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya.
Berkelit
Hari Rabu,  11 Ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), termasuk PBNU tetap menolak penyelengaraan Miss World meski tanpa pameran bikini.
Sebelumnya, saat perwakilan Forum Umat Islam (FUI) menemui bos Media Nusantara Citra (MNC) itu untuk meminta acara Miss World 2013 dibatalkan, HT malah tak mengakui Miss World.
“Miss World bukan dari saya. Tapi dari MNC, cuma saya direktur utamanya,” ujar HT  seperti ditirukan Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath usai menemuinya.
Forum Umat Islam (FUI) sempat meminta rakyat Indonesia tidak memilih pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (HT) pada Pilpres mendatang jika masih membiarkan acara Miss World.*

Dari ulasan di atas, bisa dilihat bahwa pemimpin nonmuslim walaupun berada di wilayah mayoritas muslim tidaklah setoleran yang kalian duga, bahkan di level jabatan yang rendah sekalipun.

BAGAIMANA DENGAN KEPEMIMPINAN NONMUSLIM ATAS MUSLIM DI LUAR NEGERI?

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pemimpin nonmuslim di luar negeri terhadap warga yang mayoritas muslim. Baca, pelajari dan jadikan referensi. Apakah mereka setoleran yang kalian duga?

Meski Berjumlah Besar, Muslim di Nigeria Terkena Diskriminasi

LAGOS, muslimdaily.net, – Mengutuk praktek-praktek diskriminatif, sebuah organisasi payung Muslim Nigeria mengatakan pemerintah yang berkuasa melakukan “pembersihan sistematis Muslim” dari posisi kunci di pemerintahan.
“Dewan Agung Urusan Islam Nigeria ( Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs/NSCIA) prihatin atas kecenderungan meminggirkan Muslim dalam jabatan penting di lembaga-lembaga pemerintah federal,” kata juru bicara NSCIA Mohamed Qasim dalam sebuah pernyataan yang diperoleh oleh kantor berita Anadolu pada Rabu 20 November, demikian sebagaimana dilansir onislam.net.
“Data yang dimiliki Dewan menunjukkan pembersihan sistematis Muslim dari posisi kunci pemerintahan,” tambahnya.
“Ini berbahaya bagi sebuah bangsa yang harus mendorong harmoni dan persatuan berdasarkan keadilan, keadilan dan penghormatan terhadap keragaman dan pluralisme.”
Pernyataan yang dikeluarkan oleh NSCIA ini, dikeluarkan usai pertemuan  yang dihadiri oleh ulama terkemuka dan tokoh Islam dari seluruh Nigeria.
Tuduhan langsung ditujukan kepada pemerintahan Presiden Goodluck Jonathan. Qasim menekankan bahwa tidak seorangpun Muslim yang ditunjuk sebagai menteri kabinet dari seluruh wilayah selatan, yang memiliki 17 negara bagian.
Hal yang sama diterapkan pada wilayah barat daya di mana umat Islam dikatakan merupakan mayoritas penduduk.
“Dewan juga mencatat bahwa masuk ke institusi militer utama seperti NDA (Nigerian Defence Academy,) dan pola perekrutan  polisi dan badan keamanan lainnya tidak menunjukkan kepekaan terhadap keseimbangan dan gejala sosial seperti agama,” kata pernyataan NSCIA.
“Muslim yang memenuhi syarat harus diakui dan dilatih pada tindakan yang menunjukkan rasa hormat terhadap bangsa multi-agama seperti Nigeria,” tambahnya.
Muslim merupakan 55 persen penduduk Nigeria sementara Kristen mencapai 40 persen dari 140 juta penduduk. Sebagaian besar muslim tinggal di wilayah utara sementara Kristen menjadi mayoritas di wilayah selatan.
Diskriminasi anti-Muslim juga telah meluas dalam bidang pendidikan ketika pemerintah menugaskan sebuah lembaga khusus untuk meninjau kurikulum sekolah.
Langkah itu ditolak oleh Muslim Nigeria karena kurikulum baru merampas hak-hak mereka untuk menerima pendidikan agama secara penuh dan materi wajib di sekolah.
“Ini adalah kegagalan utama oleh semua aparat pemerintah dan tidak dapat diterima.”
“Semua anak-anak Nigeria harus diberikan kesempatan penuh untuk menerima pelajaran dan pelatihan agama sampai setidaknya akhir Sekolah Menengah,” tambah badan muslim tersebut.
“Dua pelajaran [agama Islam dan Kristen] harus dibuat independen, inti dan wajib sampai ke tingkat Menengah,” tuntut NSCIA.
(Keterangan : Nigeria adalah negeri mayoritas muslim namun presidennya adalah seorang kristen)

Jurnalis Iraq Ahmed Mahjoub paparkan kondisi Sunni dan Syiah, pelajaran buat Muslim Indonesia

Para tahanan Muslim Ahlussunnah, menanti eksekusi mati oleh rezim Syiah Iraq

JAKARTA (Arrahmah.com) - Salah seorang peserta International Conference on Islamic Media asal Irak Dr. Ahmed Mahjoub Jubouri, memaparkan kondisi terakhir negerinya khusnya dalam konflik sunnah dan syiah, di kantor Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2013).
Dia mengatakan, sejak penjajahan Amerika pada tahun 2003, kondisi Irak tidak stabil. Pada masa Sadam Husein, jelas Ahmed, meskipun dengan gaya kepemimpinan yang begitu otoriter, namun saat itu, kondisi kaum Muslimin di Iraq sangat solid, hubungan antar mereka tetap baik, termasuk antara kaum Muslimin Sunni dan  agama Syi’ah.
“Saat itu orang Syi’ah seringkali menyerukan persatuan,” kisahnya.
Seiring waktu perselisihan-perselisihan mulai muncul. Hal ini, ungkap Ahmed, karena ada perbedaan pandangan antara Sunni dan Syi’ah terhadap penjajah Amerika.
“Orang Sunni memandang masuknya Amerika sebagai agresi atau penjajahan, sehingga sikap mereka adalah membela tanah air dengan perang bersenjata melawan Amerika. Sedangkan orang Syi’ah memandang sebaliknya, mereka memandang Amerika sebagai penyelamat mereka dari cengkeraman Sadam Hussein.” terangnya
Sementara orang Kurdi – sesungguhnya mereka Sunni-, namun karena pada masa rezim Sadam Hussein mereka memiliki masalah dengan pemerintah, pandangan mereka jadi mirip Syi’ah.
“Mereka menganggap Amerika sebagai pembebas. Sayangnya sikap mereka ini lebih banyak dipengaruhi oleh fanatisme golongan,” paparnya.
Akibat perpecahan tersebut, akhirnya saat ini kantong-kantong pemerintahan di Irak, 90% dikuasi orang-orang Syi’ah. Karena saat pendudukan Amerika di Irak, orang-orang Syi’ah aktif berpolitik hingga seperti saat ini. Imbasnya, setelah menguasai pemerintahan, termasuk dalam tubuh militer, mereka (Syi’ah) berani melakukan pembantaian terhadap orang Sunni.
”Ribuan orang mereka bantai, ratusan masjid mereka bakar. Bahkan orang-orang sunni yang tinggal di tempat yang mayoritas Syi’ah lambat laun di usir. Hingga tempat tinggalmereka bersih tanpa orang-orang Sunni,” tuturnya
Baru belakangan inilah, muncul kesadaran dalam diri kaum Muslimin Sunni untuk kembali berjuang melalui jalur politik. Namun, karena mereka sudah lama meninggalkan jalur politik, berbagai struktur pemerintahan di departemen-departemen di Irak sudah dikuasai orang Syi’ah, sehingga orang Sunni mengalami kesulitan untuk kembali masuk ke pemerintahan.
“Dari mulai bidang militer, kehakiman dan media mereka (orang Syi’ah) kuasai,” ungkap Ahmed.
Karena tiga hal tersebut menjadi hal yang begitu penting untuk dikuasai oleh orang Syi’ah. Sehingga banyak kelicikan-kelicikan yang mereka lakukan. Seperti dibidang militer, kata Ahmed, mereka berhasil menguasai hingga 97%. Ini menyebabkan orang-orang Sunni tidak bisa berkutik karena hanya menguasai 3% kekuatan di bidang militer.
“Begitu juga di bidang kehakiman, orang-orang Syi’ah banyak memutuskan perkara seenak mereka. Sehingga setiap pekan ada ratusan orang Sunni yang dijatuhi hukuman mati,” katanya
Begitu juga media yang sepenuhnya sudah dikuasai mereka.  Semua acara yang ditayangkan merupakan acara model syi’ah. “Bahkan adzan pun, sudah adzan model Syi’ah.” Terangnya
Salahsatu pembohongan p[ublik melalui media yang dilakukan oleh orang-orang Syi’ah adalah adanya klaim bahwa mayoritas masyarakat Iraq adalah Syi’ah.
“Padahal sesungguhnya mayoritas adalah Sunni. Orang Syi’ah paling banyak 38% saja,” tambahnya
Hal tersebut mereka simpulkan karena membagi masyarakat Iraq ke dalam tiga kelompok, yaitu Sunni, Syi’ah dan Kurdi. Padahal orang Kurdi adalah orang Sunni juga. Untuk meminimalisir hal tersebut, pihak Sunni terakhir memiliki dua chanel Tv, namun akhirnya dilarang oleh pemerintahan Syi’ah.
“Meskipun demikian, kita (Sunni) masih ada media Sunni tapi disiarkan dari luar Iraq,” ujarnya
Dalam mengakhiri pertemuannya, Dr. Jubouri berpesan kepada kaum Muslimin Sunni yang berada di Indonesia. Pertama, jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang Syi’ah meskipun pada awalnya mereka mengajak untuk bersatu, sebab nanti ketika ada kesempatan mereka tidak segan-segan membantai orang-orang Sunni. Kedua, Meskipun keadaan di Irak sudah seperti itu, tapi kami tidak putus asa, kami isiqomah dan terus berjuang melawan mereka,” pungkasnya. Barokumulloh fikum ajma’in.

Di negara dimana muslim menjadi mayoritas saja sudah begitu, apalagi di negara dimana muslim jadi minoritas. Mana ada toleransi yang cukup dari pemimpin dan penduduk nonmuslim? Lihat berita-berita di bawah ini!

Masyarakat Bulgaria Tolak Pengembalian Fungsi Masjid Untuk Tempat Ibadah

SOFIA, muslimdaily.net, - Ratusan orang Bulgaria berkumpul pada hari Sabtu, 9 November untuk memprotes usulan untuk mengembalikan masjid tua  kota Karlovo kepada Kepala Mufti untuk dibuka kembali sebagai tempat kegiatan masyarakat Muslim.
"Kami tidak akan membiarkan ini," kata Stoyo Karagenski, ketua Dewan Kota Karlovo, dalam aksi protes tersebut seperti dikutip oleh kantor berita Focus, demikian lansir situs onislam.net.
Karagenski menambahkan bahwa orang Bulgaria akan merasa sedih jika ada masjid yang kembali dipakai di dekat rumah Vasil Levski, seorang revolusioner Bulgaria dan seorang pahlawan nasional Bulgaria yang dijuluki Rasul Kebebasan.
Protes meletus setelah muncul adanya rencana untuk mengembalikan fungsi "Kurshum Dazamiya", (Masjid Bullet), kepada Kepala Mufti sehingga bisa digunakan untuk aktivitas beribadah masyarakat muslim. Masjid Bullet, dengan menara tertinggi di negara Bulgaria, tidak beroperasi saat ini sebagai rumah ibadah.
Sementara itu Walikota Emil Kabaivanov menekankan dalam pidatonya bahwa ia akan melakukan segala kemungkinan untuk melindungi kepentingan orang Karlovo di Pengadilan.
Masjid lain di Bulgaria telah tetap ditutup untuk ibadah sejak berdirinya rezim komunis pada tahun 1944 yang mengakibatkan tidak bisa digunakannya masjid untuk tempat shalat. Sehingga masjid-masjid itu ditutup selama beberapa dekade. Setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1989, bangunan-bangunan yang disita mulai dikembalikan.
Awal tahun ini, terungkap pada bulan April bahwa Masjid Taskopru (Jembatan Batu), tempat ibadah yang dibangun pada abad ke-16 di Plovdiv, berubah menjadi sebuah bar dan restoran.
Kisah tragis masjid, sebuah contoh hasil karya indah dari abad ke-16 dengan arsitektur Ottoman, dimulai dengan gempa bumi pada tahun 1.928 yang menyebabkan kerusakan pada bangunan bersejarah ini.
Untuk memperbaiki menara dari masjid hancur karena gempa, sebagian dari tanah itu dijual, tetapi perbaikan tidak dapat diselesaikan karena tidak cukup uang yang dikumpulkan.
Namun, Masjid Taskopru, yang diharapkan akan dikembalikan ke kantor Mufti daerah, diberikan kepada dua orang Bulgaria berdasarkan putusan pengadilan yang disewakan  kepada orang-orang yang kemudian digunakan untuk Restoran Italia dan bar.

Muslim Polandia Terpaksa Tidak Sembelih Kurban Selama Idul Adha

---

MASYARAKAT Muslim Polandia pada Selasa kemarin (15/10/2013) memutuskan untuk tidak melakukan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha, di tengah aksi protes yang dilakukan oleh aktivis hak-hak hewan dan larangan kontroversial terkait penyembelihan halal.
“Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, tidak ada penyembelihan kurban di sini hari ini untuk Idul Adha,” kata Michal Adamowicz, juru bicara bagi masyarakat Muslim pada Selasa kemarin di desa Tatar Muslim Bohoniki, Polandia timur.
Pemimpin Muslim tertinggi negara, Mufti Tomasz Miskiewicz, mengatakan komunitasnya sangat menderita akibat protes aktivis yang menolak penyembelihan halal dekat sebuah masjid kecil di sebuah desa, di mana umat Islam tengah bersiap untuk menyembelih domba.
Awalnya Muslim dan Yahudi sangat diuntungkan dengan pencabutan larangan penyembelihan hewan setelah Mahkamah Konstitusi Polandia menganggap larangan itu tidak kompatibel dengan undang-undang hak-hak binatang.
Namun pada tanggal 12 Juli, anggota parlemen menyusun RUU yang akan mengembalikan praktek larangan penyembelihan hewan sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam dan Yahudi, serta petani dan eksportir daging ke Israel dan negara-negara Muslim.
Industri daging halal ala Islam dan Yahudi ini menghasilkan hingga 350 juta euro ($ 460.000.000) dalam setahun sebelum adanya larangan.
Pemimpin agama minoritas Muslim dan Yahudi Polandia berpendapat larangan menyembelih hewan melanggar kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional dan komunitas Yahudi telah meminta pengadilan tinggi untuk memutuskan masalah ini.
Muslim Polandia juga mengatakan larangan – yang telah mendorong perdebatan sengit baik di dalam maupun luar negeri – tidak sesuai dengan hukum Eropa.
“Silakan menghormati hak-hak kami, silahkan menghormati Konstitusi dan warisan Muslim dan Tatar Polandia, tanpa emosi, dengan cara yang beradab,” kata Miskiewicz kepada wartawan.
Reaksi pemerintah sendiri pada Selasa kemarin saling berbeda pandangan. Menteri Administrasi Michal Boni – sekutu dekat Perdana Menteri Donald Tusk – mendesak untuk menghormati kebutuhan masyarakat beragama selama hari libur keagamaan mereka.
Namun, kementerian pertanian mengeluarkan pernyataan yang tetap menyatakan bahwa UU Polandia telah menetapkan bahwa hewan harus dibius dahulu sebelum disembelih di tempat yang telah mendapat lisensi dari pemerintah. Dan aturan penyembelihan seperti itu ditolak oleh masyarakat Muslim dan Yahudi Polandia.[fq/islampos/afp]

Mahkamah Agung Rusia Larang Jilbab di Sekolah

MOSKOW – Mahkamah Agung Rusia melarangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah di Stavropol, Rusia. Atas keputusan tersebut, kalangan umat Islam khawatir larangan tersebut diberlakukan di seluruh sekolah di Rusia.

Awalnya, 5 siswi muslim di daerah Neftekamsk, wilayah Stavropol, Rusia, dilarang masuk kelas selama dua minggu sebagai bentuk hukuman karena memakai jilbab.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, sepeti dikutip oleh situs Today Rusia, memang keberatan terhadap pemaikaian jilbab di sekolah-sekolah di Rusia.
Putin mengatakan, Rusia adalah negara sekuler dan warganya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di negaranya.
“Sekolah harus memberlakukan pakaian sesuai seragam yang ditentukan, sehingga tidak ada kelompok merasa dibedakan”, kata Putin.
Mengomentari masalah ini, Menteri Pendidikan Rusia Dimitri Livanov mengatakan bahwa sebenarnya memakai jilbab bagi siswi muslim itu tidak bertentangan dengan aturan lembaga pendidikan dan tradisi umum, katanya, seperti dilansir IINA dan diberitakan Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).
Menurut data, penduduk muslim di Rusia merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks, yakni sekitar 21-28 juta penduduk atau 15-20 persen dari sekitar 142 juta penduduk Rusia secara keseluruhan.
Kehidupan muslim di Rusia saat ini juga kian membaik dibanding masa komunis dulu. Di antaranya di pemerintahan, untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, Presdien Putin memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim Rusia.

Tolak Sertifikasi Halal, Sinhala Budha Gelar Demo di Sri Lanka

Kolombo (SI ONLINE) – Sebuah kelompok garis keras Sinhala Budha di Sri Lanka menyerukan penghapusan sistem sertifikasi halal untuk makanan. Selain menolak sertifikasi halal, kelompok Bodu Bala Sena tersebut juga mendesak pengajar agama dari warga asing harus meninggalkan negara tersebut dalam waktu satu bulan.
Ribuan pendukung kelompok tersebut berunjuk rasa di pinggiran ibukota, Kolombo. Unjuk rasa itu dilakukan pada saat ketegangan antar agama meningkat di Negeri Seribu Dewa tersebut.
Sejumlah serangan juga terjadi yang menyasar masjid atau lokasi bisnis milik warga Muslim. Serangan serupa juga diterima gereja.
Para pengunjuk rasa menyerukan boikot daging halal dan menuntut toko menghabiskan stok mereka pada April. Para pemuda mengenakan kaos yang mencela metode halal warga muslim. Kelompok tersebut mengklaim ekstrimis Kristen dan Islam mengancam umat Budha.
Kelompok tersebut membantah menjadi anti minoritas. Salah satu anggota kelompok, Dilanthe Withanage menuduh ada sejumlah negara yang mendanai kelompok ekstrimis Kristen dan fundamentalis Muslim di Sri Lanka. Sementara, pihak Islam dan Kristen menyangkal telah mempromosikan ekstrimisme di negara tersebut.
Presiden Mahinda Rajapakse meminta para biksu tidak menghasut kebencian agama dan kekerasan. Politikus setempat mengatakan situasi di dalam negeri sangat buruk.
“Setiap saat, kerusuhan etnis akan dimulai antara Sinhala dan Muslim,” ungkap Mujeebur Rahuman dari oposisi Partai Persatuan Nasional dilansir BBC, Senin (18/2).
Sinhala Budha mencapai tiga perempat dari 20 juta penduduk Sri Lanka. Sementara, muslim sekitar 10 persen dari total penduduk. Umumnya, Muslim memiliki hubungan baik dengan mayoritas Sinhala.

Swiss Larang Minaret Masjid

	Minaret dianggap pertanda Islamisasi Swiss

Rakyat Swiss, lewat referendum hari Minggu, memilih untuk melarang pembangunan menara-menara azan. Lebih dari 57 persen rakyat mendukung larangan itu.

Usulan larang itu juga didukung oleh propinsi-propinsi utama, atau kanton istilahnya di Swiss, dan karena itu resmi menjadi undang undang.
Pemerintah mengatakan pihaknya menerima hasil itu, walaupun pemerintah menolak larangan yang diajukan oleh Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan.
Partai Rakyat Swiss dan kelompok-kelompok Kristen di Swiss mengatakan, pembangunan menara mesjid merupakan tanda pertama Islamisasi Swiss.
Pendukung pelarangan menara itu menyebut pembangunan menara akan mencerminkan pertumbuhan sebuah ideologi dan sistem hukum yang tidak sejalan dengan demokrasi Swiss.
Wartawan BBC di kota Berne mengatakan, langkah ini kemungkinan akan diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
Seorang wakil masyarakat Muslim di Swiss, Tamir Hadjipolu mengatakan sekarang mereka khawatir hak-hak mereka diserang dan dibatasi.
Amnesty International memperingatkan bahwa pelarangan itu akan melanggar kewajiban pemerintah Swiss untuk menjaga kebebasan beragama.
Seorang warga Swiss beragama Islam Elham Manea mengatakan pelarangan itu diskriminatif karena warga Sikh dan Katolik Orthodoks diperbolehkan membangun rumah ibadah mereka dengan bebas.
”Kalau semua simbol-simbol agama dilarang dari semua rumah-rumah ibadah, saya akan menerimanya.”
”Tetapi kalau hanya ummat Islam yang menjadi sasaran, sementara warga Kristen, Yahudi, Sikh, maupun yang lainnya dibebaskan, maka saya katakan itu diskriminatif.”

Itu baru sebagian KECIL saja diskriminasi akan muslim di seluruh dunia, belum termasuk diskiriminasi di Afrika Tengah, Prancis, Belanda, Rohingya, Yunani, India, Swedia, Amerika, dll. Silakan cari bentuk diskiriminasi lainnya di mesin pencari.
Dari contoh-contoh tersebut nampak jelas bahwa toleransi beragama secara utuh yang selama ini didengung-dengungkan itu SAMA SEKALI TIDAK TERJADI di belahan dunia manapun.  Toleransi beragama yang sebenarnya hanyalah lip service pada saat pemilihan umum atau saat berbicara di media-media. Masa mau menelan mentah-mentah semua propaganda itu untuk ke sekian kalinya?

UNTUK APA MEMILIKI PEMIMPIN MUSLIM?
Mungkin ada yang beranggapan bahwa pemimpin itu tidak usah dilihat dari agamanya. Jika mengikuti pola pikir tersebut, maka masjid dibongkar seenaknya juga tidak apa-apa? Tidak boleh beribadah juga tidak apa-apa? Tidak boleh beragama Islam juga tidak apa-apa?
Mungkin ada yang tertawa membaca kalimat-kalimat di atas dan berkata “itu tidak mungkin terjadi!” Namun ternyata faktanya berbeda. Lihat di bawah ini:

Republik Angola melarang Islam, hancurkan masjid-masjid

ANGOLA (Arrahmah.com) – Republik Angola, negara di bagian Afrika Selatan ini terang-terangan melarang Islam dan Muslim, menganggapnya ilegal dan menghancurkan masjid-masjid.
Pada 19 November 2013, Menteri kebudayaan Angola mengumumkan akan menutup semua masjid setelah menyatakan bahwa Islam bukanlah agama melainkan hanya ‘ritual pemujaan.’
“Proses legalisasi Islam tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masjid-masjid mereka akan ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Rosa Cruz e Silva, Menteri Kebudayaan Angola, dikutip oleh Agence Ecofin pada Jum’at (22/11/2013), seperti dilansir OnIslam.
Silva mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah upaya terakhir dari rangkaian upaya untuk melarang sekte-sekte agama ‘ilegal.’
Islam adalah salah satu di antara agama-agama yang dinilai sebagai ‘sekte ilegal’ yang berseberangan dengan budaya Angola. Agama yang masuk dalam daftar larangan ini dilarang untuk melakukan ibadah secara terang-terangan.
“Semua sekte pada daftar yang dipublikasikan oleh surat kabar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Angola ‘Journal de Angola’ adalah yang dilarang untuk melakukan ibadah, sehingga mereka harus tetap menutup pintu-pintu mereka,” kata Silva dikutip oleh Cameroon Voice.
Pada Oktober lalu, umat Muslim dari kota Viana, Luanda, menyaksikan penghancuran masjid Zengo mereka.
Keputusan pelarangan Islam ini disambut gembira oleh para pejabat Angola yang anti-Islam, termasuk presidennya sendiri.
“Ini adalah akhir dari pengaruh islam di negeri kita,” kata President José Eduardo dos Santos, yang beragama Katolik Roma, dikutip oleh Osun Defender pada Ahad (24/11/2013).
Gubernur provinsi Luanda, Bento Bento, juga telah mengatakan melalui radio lokal bahwa “Muslim radikal tidak diterima di Angola dan pemerintah Angola tidak siap untuk melagalisasi masjid-masjid.”
Dia menambahkan bahwa umat Islam tidak diterima di Angola dan pemerintah tidak akan melegalisasi keberadaan masjid-masjid di negara tersebut.
Berdasarkan CIA Factbook, 47%  penduduk Angola mempraktekkan ajaran adat, 38% Katolik Roma dan 15% Kristen Protestan, dan menurut catatan Wikepedia, Islam hanya menempati sekitar 1%. Sementara menurut Comunidade Islâmica de Angola (Komunitas Islam Angola), jumlah Muslim terus bertambah. (siraaj/arrahmah.com)

Cina Larang Muslim Uighur Berpuasa

REPUBLIKA.CO.ID,XINJIANG – Pemerintah Cina tak henti-hentinya menerapkan kebijakan sewenang-wenang terhadap warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Kali ini, warga minoritas yang beragama Islam itu dilarang masuk ke dalam masjid. Mereka pun dipaksa berbuka puasa di siang bolong.
Organisasi-organisasi HAM dunia dan organisasi masyarakat Uighur mengecam keras hal ini. Mereka pun menyeru pemerintah Cina untuk tidak menganggu umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.
Juru Bicara Kongres Uighur Dunia, Dilxadi Rexiti, seperti dikutip harian South China Morning, Selasa (16/7), mengatakan, aparat pemerintah di Xinjiang mendatangi rumah-rumah warga Muslim Uighur di siang hari. Mereka datang dengan membawa buah-buahan dan minuman, meski mereka tahu masyarakat Uighur sedang berpuasa. Pemerintah setempat juga melarang warga Muslim mengkaji Alquran. Untuk itu, aparat secara ketat mengawasi masjid-masjid di sana, khususnya masjid di wilayah Karamay Utara.
Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) menyesalkan kebijakan pemerintah Cina ini. Ketua USCIRF Katrina Lantos Sweet mengatakan, demi stabilitas dan keamanan, Beijing menindas Muslim Uighur. ”Ini jelas merupakan pelanggaran,” ujar dia.
Ketika dikonfirmasi hal ini, Juru Bicara Pemerintah Otonomi Xinjiang Luo Fuyong secara tegas membantah pemerintah Cina telah melarang kaum Muslim untuk berpuasa dan masuk ke dalam masjid. Sebaliknya, kata dia, pemerintah sangat menghormati agama dan adat istiadat setempat. Meski demikian, ia mengakui, pemerintah setempat melarang anak-anak, khususnya siswa SD, untuk berpuasa. Alasannya, anak kecil belum kuat berpuasa, juga karena faktor kesehatan.
Laporan mengenai aksi penindasan terhadap Muslim Uighur sebenarnya bukan hal baru, karena berulang kali terjadi. Dalam laporan tahunannya, USCIRF menyatakan, Muslim Uighur dijebloskan ke dalam penjara jika ketahuan terlibat dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan, mahasiswa, dosen dan pegawai pemerintah yang ketahuan berpuasa akan didenda.
Laporan lain dari Asosiasi Uighur Amerika (UAA) menyatakan, para pemilik restoran di wilayah Hotan, Xinjiang, sebenarnya ingin menutup sementara usaha mereka selama Ramadhan. Selain agar lebih fokus beribadah, jeda saat Ramadhan juga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki atau menata ulang restoran mereka. Namun, keinginan ini sulit dilaksanakan. Sebab, pengusaha yang menutup restorannya selama Ramadhan akan didenda oleh pemerintah.

Dari berita-berita tersebut saja, bisa ditarik kesimpulan bahwa jika kekuasaan sudah dipegang oleh pemimpin nonmuslim maka mereka bisa  melakukan APA SAJA terhadap muslim. Kalau berdalih bahwa HAM dan PBB akan campur tangan, lalu dimana HAM dan PBB di  Angola dan China? Hal paling jauh yang bisa dilakukan PBB dan Human Rights Watch (HRW) hanya memberi rekomendasi, itu pun tidak mengikat dan kehidupan muslim sebelum atau sesudah rekomendasi itu keluar kebanyakan sama saja.
Karena itulah, memiliki pemimpin seiman itu SANGAT PENTING! Pemimpin muslimlah yang nantinya akan melindungi eksistensi nilai-nilai keislaman di Indonesia dan menjalankan aspirasi umat Islam. Mereka inilah  yang akan menjamin umat Islam masih bisa menyebut diri sebagai muslim, mendapatkan jatah waktu shalat di kantor/sekolah, memperjuangkan pemakaian jilbab di institusi negeri/swasta, mempertahankan masjid, dll. Contohnya :

PPP: Sudah Saatnya Pemerintah Izinkan TNI/Polri Berjilbab

Jakarta (ANTARA News) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sudah saatnya pemerintah mengizinkan anggota TNI/Polri wanita muslim berjilbab dalam seragam dinas mereka.
“Wacana wanita anggota TNI/Polri berjilbab perlu direspons positif,” kata Sekjen Pimpinan Harian Pusat DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Minggu.
Irgan mengatakan, saatnya sekarang TNI/Polri harus bersikap lebih siap dalam mengapresiasi semangat beragama yang semakin tumbuh dan berkembang di Tanah Air termasuk di kalangan TNI/Polri.
Sekarang bukan hal yang aneh memakai jilbab pada beragam profesi bahkan istri pimpinan TNI/Polri banyak berjilbab, katanya.
“Terlihat lebih rapi cantik dan modis,” katanya.
Ia mengakui, dulunya mengenakan jilbab terkesan dianggap fanatis dan radikal, ditambah masa lalu TNI/Polri belum terbuka pada nuansa agama, sehingga dianggap kurang pantas.
“Sekarang kondisinya sudah berubah,” kata Irgan.
Ia menambahkan, andai ada seorang muslimah berjilbab ingin menjadi tentara/polisi atau saat ini telah menjadi wanita TNI/Polri seharusnya menerima hal tersebut sebagai bentuk ekspresi negara tentang nuansa beragama.
Hal yang sama dalam memberikan ruang bagi warga etnis China keturunan menjadi tentara/polisi, katanya.
Irgan mengatakan, sudah waktunya pemerintah membolehkan muslimah tentara/polisi berjilbab bagi yang ingin menggunakannya sebagai bentuk aktualisasi demokrasi Indonesia yang unik.
“Demokrasi bukan berlandaskan agama, tetapi juga tidak anti agama,” katanya.
Di India dan Malaysia, misalnya, orang dari etnis Sikh diperbolehkan memakai sorban ikat kepala untuk menjadi tentara/ polisi.
“Itu sikap yang perlu ditiru,” katanya.
Prajurit TNI/Polri berjilbab, katanya, tentu saja harus tetap mematuhi ketentuan seragam dan tidak mengurangi dan menghambat tugas-tugas. (*)

PKS Tolak Penghapusan Kolom Agama pada KTP

Jakarta, Sayangi.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak ide penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP).
“Kami menolak ide itu,” tegas Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini di Jakarta, Kamis (28/11).
Pernyataan kontra dari petinggi PKS ini menanggapi usulan sejarawan dari LIPI Asvi Warman Adam, kemarin. Dalam acara ‘Dengar Kesaksian Para Korban HAM’ yang digelar Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Asvi mengusulkan agar kolom agama dalam KTP dihapus.
Menurut Asvi, pencantuman kolom agama dalam KTP menimbulkan benturan antara kelompok mayoritas dengan minoritas. Penghapusan kolom agama dinilai sebagai bentuk penghargaan pada perbedaan.
Jazuli menambahkan, pencantuman tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi tetapi identitas. Sebab, semua agama di negara RI telah memiliki pengakuan yang sama dari negara.
Jazuli menegaskan, tak ada suatu agama yang diistimewakan atau direndahkan. Selain itu, pencantuman kolom agama juga untuk kepentingan administrasi seperti pengurusan pernikahan, kematian, dan lain-lain.
“Justru kalau KTP tidak mencantumkan kolom agama nanti ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakannya,” tutup Jazuli yang baru saja aktif menyelesaikan UU Administrasi Kependudukan di Komisi II. UU Administrasi Kepndudukan itu sendiri telah disahkan oleh paripurna DPR Selasa (26/11).(GWH)

Jika tidak ada lagi pemimpin muslim, maka bisa jadi umat Islam Indonesia akan ditindas di negerinya sendiri seperti sunni Iraq  di atas.

LARANGAN MEMILIH PEMIMPIN NONMUSLIM DALAM AL-QURAN
Inilah ayat-ayat Allah dalam AL-QURAN yang MELARANG NONMUSLIM JADI PIMPINAN MUSLIM:

“HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, JANGANLAH KAMU MENGAMBIL ORANG-ORANG YAHUDI DAN NASRANI MENJADI PEMIMPIN-PEMIMPIN (MU); SEBAHAGIAN MEREKA ADALAH PEMIMPIN BAGI SEBAHAGIAN YANG LAIN. BARANG SIAPA DI ANTARA KAMU MENGAMBIL MEREKA MENJADI PEMIMPIN, MAKA SESUNGGUHNYA ORANG ITU TERMASUK GOLONGAN MEREKA. SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MEMBERI PETUNJUK KEPADA ORANG-ORANG YANG DZALIM.” (QS. AL-MAIDAH: 51)
“KABARKANLAH KEPADA ORANG-ORANG MUNAFIK BAHWA MEREKA AKAN MENDAPAT SIKSAAN YANG PEDIH. (YAITU) ORANG-ORANG YANG MENJADIKAN ORANG-ORANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN DENGAN MENINGGALKAN ORANG-ORANG MUKMIN. APAKAH MEREKA MENCARI KEKUATAN DI SISI ORANG KAFIR ITU? KETAHUILAH BAHWA SEMUA KEKUATAN ITU MILIK ALLAH.” (QS.AN-NISA’ : 138-139)

Didukung oleh ayat-ayat berikut:

“HAI ORANG-ORANG BERIMAN, JANGANLAH KAMU JADIKAN BAPA-BAPA DAN SAUDARA-SAUDARAMU MENJADI WALI(MU), JIKA MEREKA LEBIH MENGUTAMAKAN KEKAFIRAN ATAS KEIMANAN DAN SIAPA DI ANTARA KAMU YANG MENJADIKAN MEREKA WALI, MAKA MEREKA ITULAH ORANG-ORANG YANG ZALIM”. (QS. AT-TAUBAH: 23)
” JANGANLAH ORANG ORANG MUKMIN MENGAMBIL ORANG ORANG KAFIR MENJADI WALI, DENGAN MENINGGALKAN ORANG ORANG MUKMIN.BARANG SIAPA BERBUAT DEMIKIAN, NISCAYA LEPASLAH IA DARI PERTOLONGAN ALLAH KECUALI KARENA (SIASAT) MEMELIHARA DIRI DARI SESUATU YANG DI TAKUTI MEREKA. DAN ALLAH MEMPERINGATKAN KAMU TERHADAP SIKSA-NYA. DAN HANYA KEPADA ALLAH KEMBALIMU.” (QS. ALI IMRON: 28)
“PEMIMPIN (KETUA) KAMU ITU TIDAK LAIN MELAINKAN ALLAH, RASUL-NYA, DAN ORANG-ORANG BERIMAN, YANG MENDIRIKKAN SHALAT DAN MENGELUARKAN ZAKAT, PADAHAL MEREKA MERENDAHKAN DIRI (QS. AL-MAIDAH : 55)
“WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN! JANGANLAH KAMU MENJADIKAN PEMIMPINMU ORANG-ORANG YANG MENJADIKAN AGAMA KAMU SEBAGAI EJEK-EJEKAN DAN PERMAINAN DI ANTARA ORANG-ORANG YANG TELAH DIBERIKAN KITAB SEBELUM KAMU DAN ORANG-ORANG KAFIR. BERTAKWALAH KEPADA ALLAH, JIKA KAMU BENAR-BENAR ORANG YANG BERIMAN.” (QS. AL-MAIDAH: 57)
” HAI ORANG ORANG YANG BERIMAN,JANGANLAH KAMU MENGAMBIL ORANG ORANG KAFIR MENJADI WALI, DENGAN MENINGGALKAN ORANG ORANG MUKMIN.INGINKAH KAMU MENGADAKAN ALASAN YANG NYATA BAGI ALLAH UNTUK ( MENYIKSAMU)” (QS. AN-NISA’: 144)
“HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, JANGANLAH KAMU AMBIL MENJADI TEMAN KEPERCAYAANMU ORANG-ORANG YANG, DI LUAR KALANGANMU (KARENA) MEREKA TIDAK HENTI-HENTINYA (MENIMBULKAN) KEMUDHARATAN BAGIMU. MEREKA MENYUKAI APA YANG MENYUSAHKAN KAMU. TELAH NYATA KEBENCIAN DARI MULUT MEREKA, DAN APA YANG DISEMBUNYIKAN OLEH HATI MEREKA ADALAH LEBIH BESAR LAGI. SUNGGUH TELAH KAMI TERANGKAN KEPADAMU AYAT-AYAT (KAMI), JIKA KAMU MEMAHAMINYA.” (QS. AL ‘IMRAN : 118)
(Keterangan : dalam Islam, wali adalah pemimpin. Tentu saja tidak memacu pada pemimpin, tapi juga wakilnya karena mereka itu satu paket. Wakil adalah pemimpin juga,kan)

Itu bukan kata-kata buatan manusia atau sengaja disusupkan oleh tim sukses calon tertentu, tapi sudah ada dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Dan bukan hanya satu-dua ayat yang melarangnya, tapi banyak ayat, jadi memang sudah pasti benar. Jangan menelan mentah-mentah semua alasan MANUSIA yang dibuat-buat untuk membikin kalian melenceng dari Al-Quran. Apa kalian bangga disebut “pemilih cerdas” oleh MANUSIA namun tidak menaati hukum Allah yang notabene adalah TUHAN dalam Al-Quran? Buktikan bahwa kalian cerdas dengan mengetahui siapa yang kalian prioritaskan dalam hidup. Kalau kalian muslim yang baik, maka Allah dan Al-Quran adalah jawabannya.
Jangan melihat ke media, forum, atau sumber lain yang tidak jelas untuk menentukan pilihan. Lihatlah pada sumber utama muslim yaitu AL-QURAN. Al-Quran tidak bisa diperalat, dibayar, atau diubah oleh siapapun, sementara media, forum, atau sumber lain, lisan atau tulisan, manusia atau elektronik, bisa saja dibayar, diperalat, atau memiliki agenda tersendiri. Sabda Rasulullah SAW:

“TELAH KUWASIATKAN (BERIKAN) BAGIMU SEKALIAN YANG JIKA KAMU BERPEGANG TEGUH PADA KEDUANYA KAMU TIDAK AKAN TERSESAT SELAMANYA YAITU KITABULLAH (AL QUR’AN) DAN SUNNAH RASUL (AL HADITS)” .(H.R. BUKHARI DAN MUSLIM).

KENAPA HARUS MEMILIH NONMUSLIM KALAU MASIH ADA MUSLIM?
Ini yang aneh. Kenapa muslim harus memilih nonmuslim sebagai pemimpin mereka, sementara masih BANYAK muslim yang bisa dipilih? Katanya calon yang ada nonmuslimnya itu lebih baik dari calon yang muslim semua, tapi ternyata setelah terpilih, terbukti biasa saja, tuh, kalau tidak bisa dibilang jelek.

Ketika Jokowi mulai ingkari janji

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo

Usai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo masih dielu-elukan banyak orang. Apalagi dengan gebrakan cara kerja dia yang lebih memilih lebih banyak beraktivitas di luar ruang, membuat banyak orang angkat topi dengan langkah itu.
Jokowi, sapaan Joko Widodo, juga banyak mengumbar janji. Beberapa masih dapat diingat yakni ikrar dia tidak akan pernah mau dikawal dengan voorijder dan mengaku tidak akan mengambil gaji pertama setelah dilantik.
Namun, pada kenyataannya, Jokowi tidak menepati janji saat dia menyebut bakal mengambil gaji pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, dia menolak membeberkan tujuan mengambil penghasilannya itu.
“Gaji ya diambil, tapi digunakan untuk apa, kamu enggak perlu tahu,” kata Jokowi di Wisma Catur Komite Olahraga Nasional Indonesia, Tanah Abang, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Tentu saja sikap Jokowi itu bertolak belakang dengan pernyataan dia pada awal Oktober lalu saat masih gencar berkampanye. Dia menyatakan tidak akan mengambil gajinya sepeserpun seperti saat masih menjabat Wali Kota Solo.
“Selama masih ada yang miskin, membutuhkan, ya biar dipakai yang membutuhkan,” ujar Jokowi saat itu.
Meski begitu, Jokowi mengelak tidak menepati janjinya mengambil gaji. Dia tidak mau keputusannya mengambil upah sebagai pelayan warga Jakarta itu disalahartikan. Saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi memang tidak pernah mengambil gaji dan tunjangannya.
Wakil Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, pernah merinci besaran pendapatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam situs pribadinya, http://www.ahok.org, dia menulis gaji pokok Gubernur sebesar Rp 3 juta saban bulan, sedangkan upah pokok Wakil Gubernur hanya terpaut lebih kecil Rp 600 ribu.
Namun, jika dijumlah dengan tunjangan jabatan dan biaya rumah tangga atau rumah dinas, gaji Gubernur DKI Jakarta adalah menjadi Rp 38 juta. Sedangkan Wakil Gubernur hanya mendapatkan Rp 26.700.000 saban bulan.
Selain berjanji tidak bakal mengambil gajinya sepeserpun, Jokowi juga pernah menyatakan enggan dikawal saat melakukan kunjungan ke wilayah mana pun. “Saya tujuh tahun nggak pakai (pengawal). Di Jakarta juga (saya nggak bakal pakai pengawal), buktikan saja,” kata Jokowi kepada merdeka.com beberapa bulan lalu.
Jokowi mengaku tidak suka pengawalan dan protokoler berlebihan. Tiga bulan pertama setelah dilantik menjadi Wali Kota Solo, dia diberikan fasilitas pengawal. Tetapi, dia mengaku tidak betah selalu diikuti. Dia juga tidak takut bakal menghadapi kemacetan dan kesemrawutan di Jakarta yang sanggup menggoyahkan kesabaran seseorang.
Namun dalam kenyataannya, Jokowi bagai menelan ludah sendiri. Saat hendak menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta guna menghadiri pelantikan pertengahan Oktober lalu, rombongan Jokowi-Ahok dikawal oleh voorijder.
Padahal, sebelum berangkat, Jokowi menolak menggunakan voorijder ke gedung DPRD DKI. “Saya tidak pakai voorijder menuju ke sana (DPRD), dekatlah tidak macet, lima menit juga sampai. Voorijder untuk presiden dan menteri,” kata Jokowi.
Minggu pekan lalu, Jokowi kembali melanggar janji lantaran menggunakan voorijder atau pengawalan dengan sepeda motor saat melintas dari tol Jati Bening menuju tol Gatot Subroto. Dia berkilah terpaksa menggunakan fasilitas pengawalan itu lantaran situasi di sepanjang jalan itu arus kendaraan cukup padat.
Saat ditanya alasan menggunakan voorijder, Jokowi berkilah sedang mengejar waktu. “Kan macet, ini ketutup nanti kalau mau ke kawinan ini,” kata Jokowi sambil tersenyum. Kebetulan saat itu dia hendak menghadiri pernikahan putra salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan digelar di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kompleks Kementerian Kehutanan.

Ortus Kuasasi Monorel, No Free Lunch Untuk Jokowi

INILAH.COM, Jakarta – There ain’t no such thing as a free lunch. Begitu kira-kira ungkapan bisnis untuk menyebut bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Ketika ada pihak yang menyediakan barang dan jasa, ketika itu pula harus ada orang lain yang harus membayarnya.

Dan, ungkapan itu kembali berhembus terkait dengan proyek monorel di Jakarta. Belum lama ini, PT Jakarta Monorail (PT JM) menyatakan siap melanjutkan proyek monorel di Jakarta setelah Ortus Group yang menjadi pemegang saham utama JM siap mengelontorkan dana untuk seluruh kebutuhan proyek tersebut.
Siapa Ortus Group? Ini adalah kelompok usaha yang didirikan oleh Edward Soeryadjaya, putra William Soeryadjaya almarhum, pemilik perusahaan otomotif terkemuka di negeri ini. Ortus Group menyatakan siap menyediakan dana lagi untuk monorel. Tentu saja, uang itu bukan dari APBD milik DKI Jakarta, melainkan dari kocek perusahaan alias dana swasta.
Menurut Direktur Utama PT JM Sukmawati Syukur, Ortus tengah dalam proses untuk mengakuisisi saham PT JM hingga 90% atau mayoritas. Ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan Ortus sudah menyatakan komitmennya. “Kami akan sediakan dana sebesar yang dibutuhkan untuk proyek ini,” kata Fachmi Zarkasi, Direktur Ortus Group.
Kehadiran Ortus ini cukup mengejutkan karena sebelumnya perusahaan milik Jusuf Kalla, yakni Hadji Kalla Group yang menyatakan siap melanjutkan proyek itu. Kehadiran Ortus sudah pasti akan menggeser posisi Kalla, meskipun Ortus menyatakan siap berkongsi dengan Kalla.
Lalu mengapa harus ada ungkapan no free lunch? Tentu saja, karena Edward Soeryadjaya adalah pengusaha yang berada di balik kesuksesan pencalonan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI pada 2012 lalu. Edward terlihat aktif bersama pengusaha Djan Faridz mendukung Jokowi untuk mengalahkan incumbent Fauzi Bowo ketika itu.
Ketika Pilkada berlangsung, cukup ramai disorot bahwa Edward Soeryadjayamenyumbang dana besar untuk Jokowi. Edward pun mengakui adanya sumbangan dana miliaran kepada Jokowi–Ahok seperti tertuang dalam laporan Rakyat Merdeka 30 Juli 2012.
Ketika itu, untuk pasangan Jokowi-Ahok, konon Edward menggelontorkan dana hingga Rp60 miliar. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan sumbangan pengusaha properti yang kini menjadi Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz sebesar Rp 80 miliar.
Kemunculan tiba-tiba Ortus Group dalam proyek monorel ini boleh jadi terkait dengan dukungan itu. Ketika Jokowi berkuasa, kepada siapa lagi bisnis monorel akan jatuh kalau bukan kepada pendukungnya. Bisa jadi, masuknya Ortus Group ke bisnis monorel ini sebagai ungkapan terima kasih Jokowi atas dukungannya yang lalu.
Bagaimana dengan Jusuf Kalla? Tak dipungkiri lagi, JK adalah pendukung utama Jokowi di Pilkada DKI. Bahkan menjelang pemilihan, Jokowi merasa perlu sowan kepada JK di kediamannya. JK pulalah yang terang-terangan mengusulkan pencalonan Jokowi untuk menggeser Fauzi Bowo.
Namun, keinginan Hadji Kalla Group masuk ke bisnis Monorel ini harus tergeser oleh Ortus yang menyatakan komitmennya untuk menyediakan berapapun dana yang dibutuhkan. Luar biasa!

Antara Jokowi dan Ahok : Kegagalan Sudah Di Depan Mata

Jakarta (voa-islam.com)Tidak sehebat seperti yang ditulis oleh  media-media yang menjadi pendukung Jokowi-Ahok, begitu luarbiasanya citra Jokowi-Ahok, sebagai pemimpin baru.
Luar biasa sanjungan dan pujian terhadap kedua kepala pemerintahan DKI ini. Seakan sebagai orang-orang yang sangat mumpuni, dan akan mengubah seluruh kehidupan di Jakarta.
Tentu, tidak ada yang meminta Jokowi dan Ahok untuk menjadi Bandung Bondowoso, yang sanggup membangun 99 patung dalam semalam. Tapi bagaimana bila ayam sudah hampir berkokok, jangankan 99, satu patungpun belum jelas wujudnya…?
Berikut ini adalah beberapa patung yang masih berbentuk lempung :

Kampung Deret
Proyek yang selalu ditenteng Jokowi pada masa kampanye dulu adalah Kampung Deret atau Kampung Susun di bantaran kali. Pilot project di bantaran kali Ciliwung itu akhirnya mengalami naas : tidak jadi dibangun karena menabrak Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
Kartu Jakarta Sehat (KJS)
KJS, seperti yang dikabarkan memiliki kelebihan berupa rekam medis di chip kartu, persyaratan lebih mudah/tidak perlu surat miskin untuk memperolehnya serta menghapus strata kelas ruang perawatan dengan otomatis naik ke kelas lebih tinggi jika tidak tersedia tempat di kelas lebih rendah. Semua keunggulan itu ternyata tidak didukung oleh kesiapan dana, prasarana, SDM dan perubahan mentalitas pekerja kesehatan.
Lonjakan jumlah pasien sekitar 50-100% sudah terasa sejak Nov 12 lalu, namun masih dipandang sebagai kesuksesan KJS membangkitkan minat berobat masyarakat dan tersedianya pelayanan kesehatan tanpa pandang bulu.
KJS bahkan tidak dibutuhkan, banyak Puskesmas yang karena takut dianggap tidak mendukung program Gubernur baru, atau mungkin takut dimarahi Ahok, menerima pasien cukup dengan KTP.
Akibat promosi kencang, euphoria masyarakat tak terbendung. Yang datang bukan hanya yang benar-benar sakit dan tidak mampu, tapi juga yang sakit tidak benar-benar serius dan tidak benar-benar tidak mampu; sampai Puskesmas dan Rumah Sakit kewalahan.
Puskesmas sampai kelebihan beban dan mendorong pasien ke RS, RS berteriak minta Puskesmas jangan asal rujuk. Belum lagi lonjakan tagihan yang akibat masalah internal berupa macam-macam koreksi di administrasi Pemda, sehingga beberapa RS mengalami kesulitan cashflow.
Puncaknya adalah peristiwa meninggalnya adik Dera, setelah ditolak 10 Rumah Sakit dengan alasan ketiadaan NICU dan tempat perawatan.
Ganjil-Genap dan Electronic Road Pricing (ERP)
Penanggulangan kemacetan dengan sistem Ganjil-Genap yang menjadi isu utama pada Dec 2012 lalu, akhirnya tidak jalan. Protes berdatangan dari mana-mana, termasuk dari Neta S. Pane/IPW, karena dianggap titipan ATPM dan merugikan pengguna kendaraan.
Setelah Ganjil-genap batal, ERP diangkat. Apabila tahun lalu Ahok bilang ERP rumit, sekarang ini menyimak pembicaraan Ahok, seolah-olah pelaksanaan ERP itu gampang banget. Tinggal ditenderkan, pembayaran bisa potong rekening, diintegrasikan dengan pembayaran tilang dan perpanjangan STNK. Kalau mau tahu cara kerja sistem ERP itu, Ahok bilang tak usah studi banding, tinggal tonton saja di Youtube. Apa benar semudah itu?
Tampaknya ERP ini – maaf – akan seperti kentut saja. Heboh sebentar setelah itu hilang dibawa angin. Banyak sekali masalah ERP yang harus dijawab : bagaimana memastikan setiap unit mobil yang masuk Jakarta/kawasan ERP memasang dan mengaktifkan OBU (On Board Unit), apabila Jakarta ini banyak titik masuknya, bukan pulau dengan akses masuk terkontrol seperti Singapura.
Bagaimana billing dan collection, dan bagaimana enforcementnya…? Solusi sambil-lalu yang dijawab Ahok : diskon 50% Biaya Balik Nama untuk pemasang OBU, auto debet ke rekening, jelas bukan jawaban.
Bagaimana dengan BPKB yang sudah atas nama yang benar ? Berapa banyak yang bersedia untuk auto debet rekening ? Di Jakarta ini, banyak pemilik dan pengguna kendaraan tidak sama dengan nama di BPKB, siapa yang harus ditagih…?
Monorail
Seperti diketahui, konsorsium pemodal baru Ortus Group sudah masuk ke PT Jakarta Monorail, tanda-tanda proyek ini akan diaktifkan lagi. Sampai saat ini, Jokowi berkeras bahwa biaya tiket monorail harus sekitar Rp 8.000 dan Pemprov tidak akan subsidi, sementara kabarnya hasil perhitungan investor ada di kisaran Rp 40.000. Selisih bukan sedikit, tapi 5x lipat. Jokowi ibarat menawar dengan sistem Mangga Dua di Sogo Dept Store, yang tidak akan ada titik temunya.
Rusun Marunda
Isu kosongnya rusun-rusun di Jakarta termasuk di Marunda yang acapkali disebut ‘berhantu’ sudah lama diungkit oleh DPRD sejak tahun 2011. Awalnya adem-adem saja dan tidak prioritas, tapi begitu Ahok mengalami masalah saat menempatkan korban banjir Pluit di rusun Marunda, tiba-tiba sang rusun jadi beken abis.
Heboh sekali, sorotan media massa nyaris setiap hari. Ada kepala rusun langsung dipecat, ada koboi belitung dan ada pintu yang didobrak..pyar… Setelah dihadirkan segala macam gratisan mulai dari angkutan, kasur, perabot, TV, kulkas sampai pijit; kabarnya yang antri membludak. Mirip barisan di depan kasir supermarket kalau lagi ada cuci gudang.
Apabila anda menyempatkan diri ke rusun Marunda, akan menjumpai 11 tower tersebut masih banyak sekali yang kosong, menandakan ada masalah substansial yang masih harus dibenahi. Bahkan menurut Kompas, ada penghuni rusun yang sudah kabur membawa TV dan kulkas.
Pelanggaran jual-beli rusun yang disebut Ahok juga kemungkinan adalah proses/makelar subkontrak, karena mencari penyewa serius yang komitmen tinggal permanen dan membayar tidak mudah. Masa sih ada yang mau membeli rusun yang sertifikatnya milik Pemda ?
Giant Sea Wall (GSW)
Baik Jokowi maupun Ahok sudah mengakui bahwa ini adalah proyek Foke, maka basisnya adalah studi yang dilakukan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS). Dalam rilis JCDS, ada 3 opsi GSW, dan tampaknya yang dipromosikan Ahok adalah opsi ke 3, yang di dalamnya termasuk reklamasi 3.000 hektar.
Karena biaya yang tercantum di JCDS sebesar US$ 21Milliar (setara Rp. 200 triliun ) digelembungkan Ahok menjadi Rp. 385 triliun, menunjukkan ambisi Ahok melebihi Foke.
Ambisi itu juga ditunjukkan melalui keinginan untuk memajukan proyek ke tahun 2013 dari 2016 yang direncanakan. Padahal opsi 3, menurut JCDS, perencanaan dan persiapannya begitu kompleks, sehingga realisasinya antara 2020-2030.
Dalam rencana Foke, GSW dibiayai melalui pinjaman luar negeri, hibah, partisipasi masyarakat melalui obligasi, APBD dan dunia usaha. Sementara Ahok ingin 100% GSW itu dibiayai oleh investor, yang disebutnya ‘cukong’; dengan imbalan izin reklamasi di Pantura Jakarta berupa 17 pulau.
Jika Foke masih punya etiket, malu menyebut reklamasi, urat malu Ahok tampaknya sudah putus dengan tanpa ragu menyebut reklamasi sebagai penyelamat.
Sekilas Ahok terlihat pintar, warga DKI bisa dapat GSW gratis. Tapi apabila disimak lebih dalam, sebenarnya opsi Foke lebih aman sebab melibatkan pihak luar negeri dan masyarakat, yang menuntut transparansi, prospektus setebal bantal dan AMDAL yang jelas.
Sementara Ahok menyerahkan nasib pantura DKI ke tangan cukong. Apakah rakyat dan para pengamat akan mendapatkan penjelasan maupun dapat mengawal reklamasi dan efeknya terhadap hajat-hidup mereka ? Wallahualam.
Paling juga terus berjalan tanpa kendali seperti reklamasi yang sekarang ini, yang disebut Departemen Lingkungan Hidup merupakan penyebab banjir di DKI dan amblesnya tanah di Pantura.
Jika dipikirkan secara logika, akan didapat dari mana tanah dan pasir untuk urukan 17 pulau itu ? Apabila disebut dari galian waduk dan sungai di Jakarta, apa mungkin ?
Coba lihat peta DKI di Perda RTRW 2010-2030, berapa besar waduk, sungai, dan berapa besar rencana reklamasi…? Apakah sebagian pulau Pulau Belitung mau dipindahkan untuk membangun 3.000 hektar plus ini ? Atau, apakah ini proyek heboh-hebohan yang hanya akan berakhir senyap seperti yang lainnya?

Ahok : Achilles Heel Jokowi
Setiap kali Ahok buka mulut di depan wartawan, nyaris tiap kali itu pula menyinggung pihak lain. Memang di dunia ini ada orang yang merasa perlu mengangkat diri dengan menjatuhkan/mempermalukan orang lain.
Dulu kita tak pernah dengar suara Wagub DKI, sekarang Wagub DKI sibuk tebar pesona menyaingi bossnya.
Belum lama dilantik, dalam wawancara Gatra Oktober 2011 lalu, Ahok mengatakan Pemprov (Ahok) harus jadi tuan di atas cukong. Entah apa yang dipikirkan para cukong saat mendengarnya. Kalimat yang gagah sekali, baik untuk pencitraan namun tak ada gunanya di hidup nyata.
Sebab cukong yang dimaksud, sudah jago berbisnis saat Ahok masih bercelana kodok. Boro-boro Ahok mencabut izin cukong apabila menolak bangun GSW, ternyata Ahok harus jual izin reklamasi 17 pulau untuk imbalan GSW gratis. Belum apa-apa Ahok harus pasang badan bagi cukong untuk urusan AMDAL. Tragis, Ahok akhirnya hanya jadi salesman cukong.
Sikap Ahok menantang debat soal AMDAL, apabila dilihat dari sejarah panjang perseteruan Kementerian Lingkungan Hidup dan pengusaha soal reklamasi, menyakitkan hati bagi Walhi dan para aktivis lingkungan. PDI-P pasti ingat, Keputusan Menteri LH itu, dibuat pada zaman ibu Megawati. Nabil Makarim adalah salah satu menteri kesayangannya.
Apabila Jokowi selalu berusaha membangun hubungan baik dan santun terhadap berbagai pihak, semua itu dengan mudah dibuyarkan oleh Ahok.
Selain doyan memarahi anak buahnya, seperti mengancam memecat Lurah apabila ada warga meninggal saat banjir, gara-gara meninggalnya seorang kakek yang memang sudah sakit saat banjir di Kampung Pulo.
Menghadapi Kepsek yang mengingatkan bahwa pemotongan anggaran bisa menurunkan mutu siswa, malah disergah, supaya siswa super wahid – ente butuh berapa triliun…?
Ahok belum lama ini, tanggal 17 Feb di Tempo.co, sudah mulai lancang menyebut atasannya ‘kurang galak’ sambil mengangkat diri dan nyalinya yang berani memecat siapa saja, kapan saja, dan bahkan siap diPTUNkan.

http://www.tempo.co/read/news/2013/02/17/083461907/Ahok-Nilai-Jokowi-Kurang-Galak

Pada saat banjir Pluit, ketika ditanya wartawan dimana keberadaannya sejak 3 hari yang lalu, dengan seenaknya Ahok nyeletuk soal ‘pulang ke Belitung’. Tidak puas dengan vendor pengelolaan sampah, malah keluarkan ide asbun seperti menggaji 2000 pemulung Rp 2 juta per orang untuk mengangkat sampah Jakarta. Karena asal bunyi, ya kini tak ada kabarnya lagi.
Lebih dari sekali Ahok menyinggung kepolisian. Soal plat mobil, misalnya, Ahok menginsinuasikan mengenai penjualan plat mobil DKI 2 ke swasta, padahal menurut kabar plat tersebut sudah sejak lama dipegang Foke.
Untuk urusan ERP, yang jelas tidak akan berhasil tanpa kerja-sama dari Polda Metro Jaya; Ahok mengeluarkan lecehan ‘prit jigo prit gocap’. Tingkah laku negatif Kepolisian harusnya yang menegur adalah atasannya. Ahok adalah kolega, pihak yang memerlukan kerja-sama.
Apa jaminannya cara komunikasi tersebut tidak membuat Ahok justru dialienasi sementara banyak proyek Pemprov DKI yang perlu didukung kepolisian…?
Untuk urusan ERP itu pula, Ahok sempat-sempatnya menyentil soal ‘studi banding’ – apakah ini yang dituju adalah DPRD…? Ahok bahkan menggampangkan bahwa sistem tersebut cukup dilihat di Youtube !
Tanggal 19 Feb kemarin, saat sedang berbicara mengenai KJS di RS Husada, Ahok bahkan menginsinuasikan ‘perut, otak dan dompet’ lebih penting daripada ahlak.
Meskipun ahlak bukan cuma soal agama, tapi juga lingkungan, upbringing; Ahok nyasar kemana-mana soal semua pejabat yang disebutnya munafik soal pelaporan harta kekayaan, soal agama dan politik bahkan tak masalah dianggap kafir no. 1. Juga menegaskan negara ini tak bisa dipimpin baik-baik, harus diajak berantem.

http://news.detik.com/read/2013/02/19/171037/2174270/10/di-depan-para-dokter-ahok-luapkan-kekesalan-soal-pejabat-munafik

http://news.liputan6.com/read/516624/kesampingkan-akhlak-pejabat-ahok-silakan-cap-saya-kafir-nomor-1

Peristiwa terakhir ini menunjukkan secara kasat mata beda antara Jokowi dan Ahok. Apabila Jokowi adalah negosiator, fasilitator dan mengutamakan komunikasi; semua itu rupanya dianggap ‘kurang galak’ oleh Ahok yang siap berantem dengan siapa saja. Membangun kepercayaan itu tidak mudah, Jokowi bekerja keras tidak sehari-dua, tapi panas setahun usaha Jokowi bisa dihapus hujan sehari komentar tak sedap dari Ahok.

Duh, capenya jadi Jokowi
Alangkah sedihnya apabila pemerintahan Jokowi berlalu tanpa greget. Proyek-proyek pada GARING, nyaring bunyinya tapi tak ada yang berjalan baik. Karena kurang perencanaan, kurang koordinasi, kurang dukungan. Over-expose.
Sedikit-sedikit diblow-up ke wartawan; padahal bicara pada regulator, pengambil-keputusan dan pihak terkait juga belum. Peraturan yang ada tidak dicek dulu apakah benturan atau tidak.
Makin banyak proyek diheboh-hebohkan, lalu tak terwujud, akan makin banyak muncul kata GAGAL. Ini gagal itu gagal. Jokowi juga bisa gagal nyapres 2019.
Dua pemimpin asyik bicara, pasti akhirnya banyak keselip lidah. Nanti dibuat sensasi oleh media, timbul blunder yang bikin bingung rakyat.
Dua pimpinan seperti dua kutub : yang satu hendak merangkul, yang satu sibuk mengalienasi. Yang satu sibuk nyari teman, yang satu nyari musuh. Yang satu mencari titik temu, yang satu ngajak berantem. Yang satu santun, yang satu menyakitkan dalam bertutur. Don’t be cruel. Pemimpin santun bukan berarti lemah, sopan bukan berarti tak tegas. Be kind. (gts/kmpsna)

Jokowi Blusukan Biar Disorot Media

Gubernur DKI Jokowi mengaku, blusukannya ke lapangan agar dapat menarik minat media massa untuk meliput kegiatannya. Menurutnya, gubernur yang turun menemui masyarakat bisa terlihat seksi oleh media.

“Kan seksi, kalau gubernur lagi di jalan terus di-shoot. Apalagi gubernur kecemplung got. Itu kan seksi,” ujar Jokowi, Selasa (5/3), saat diskusi panel bertema ‘Kepemimpinan Nasional’ di Gedung Utama Main Hall Polda Metro Jaya.Mantan Walikota Solo ini menambahkan, masyarakat sudah puas jika didatangi pemimpinnya karena merasa diperhatikan.
“Masyarakat didatangi saja sudah puas, mereka sangat senang dan merasa diperhatikan. Hanya itu saja kuncinya,” ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, pandangan masyarakat terhadap pejabat saat ini sudah berubah. Masyarakat tidak lagi suka kepada pejabat yang bergaya eksekutif dan hanya menerima laporan.
“Kalau ke lapangan, banyak hal yang bisa diambil. Misalnya kalau di kantor, menerima laporan hanya sepuluh data yang didapat, kalau ke lapangan bisa 100 data yang didapat,” jelasnya. (ans/aef)

Pembohongan Publik, Ahok Sebut KTP Malaysia Tak Ada Kolom Agama

Dalam rangka mendukung wacana dikosongkannya kolom agama pada KTP, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengusulkan agar Indonesia belajar dari Malaysia yang lebih maju. Politisi yang akrab dipanggil Ahok ini menyebut, pada KTP Malaysia tidak ada kolom agama.
“Pertanyaan saya sederhana saja, Malaysia apa negaranya kurang beragama dibandingin kita? Malaysia itu nggak ada Kementerian Agama, nggak ada agama di KTP-nya, nyatanya lebih maju dibandingin kita,” kata Ahok, Sabtu (14/12) dikutip dari beritajakarta.
Pernyataan Ahok ini dituding sebagai kebohongan publik oleh Kasurau. Pasalnya, berdasarkan pantauan situs Islam regional Sumatera Barat yang memiliki reporter di Malaysia ini, KTP Malaysia juga mencantumkan kolom agama.
“Kolom agama itu sangat penting karena, pertama untuk mengetahui identitas seseorang. Kedua jika seseorang meninggal karena kecelakaan, kita bisa tahu cara mengurus jenazahnya berdasarkan agamanya. Tentu tidak baik kalau kita mengurus jenazah non-muslim dengan cara muslim, begitu juga sebaliknya” papar Ummu Thahirah, warga negara Malaysia saat ditanyai oleh Kasurau.
Hasil penelusuran bersamadakwah juga membuktikan hal yang sama. KTP Malaysia yang diistilahkan dengan Kad Pengenalan Malaysia (MyKad) mencantumkan agama di bawah foto pemilik KTP tersebut. [Jj/bersamadakwah]

Ahok Ingin Pejabat DKI Tak Ditahan, ICW: Angin Segar Koruptor

Oleh Andi Muttya Keteng

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berharap pejabat korupsi di Jakarta yang kooperatif tidak ditahan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Ahok itu terkesan membela jajarannya di Pemprov DKI.

“Sebagai bos, sah-sah aja kalau dia bela anak buahnya. Bisa ditafsirkan dia mau bela anak buahnya,” ujar Wakil Koordinator ICW Ade Irawan ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Ia mengatakan, sebenarnya sikap kooperatif atau mau bekerja sama yang diberikan pelaku korupsi memang bisa dipertimbangkan penegak hukum untuk tidak ditahan. Hanya, bukan berarti hal itu menjadi alasan untuk tidak menahan tersangka korupsi.
“Bisa saja. Tapi itu kan pertimbangan aparat penegak hukum, apakah tersangkanya berpotensi kabur. Ya kalau kooperatif memang bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kemudian niat kabur, ya harus ditahan,” kata Ade.
ICW pun berharap Ahok bisa bersikap lebih tegas kepada koruptor di kalangan Pemprov DKI. Meskipun tersangka tersebut itu merupakan bawahannya.
“Kalau kami sih ingin Ahok bersikap tegas. Misi dia kan zero tolerance untuk pelaku korupsi. Harus diberi sanksi tegas dan keras dong supaya takut lakukan korupsi lagi,” cetus Ade.
Jika Ahok malah meminta koruptor DKI tidak ditahan, ia menganggap Ahok tidak mendukung penegak hukum dalam memberantas korupsi. “Saya enggak tahu ya kondisinya seperti apa, tapi Ahok mestinya ikut membantu aparat hukum untuk memberantas korupsi hingga akarnya.”
Sementara, alasan Ahok yang ingin memberi pengampunan kepada pejabat Pemprov DKI yang korupsi karena tidak ingin membuka luka lama, dinilai Ade tidak tepat. Sebab, korupsi adalah tindakan melanggar hukum dan merugikan negara, sehingga sepatutnya dipidana.
“Itu kan tindak pidana. Ya harus dihukum. Saya kira walaupun kasusnya sudah lama, itu hal yang lain. Faktanya sekarang itu di bawah Ahok. Dia harus bersikap keras dan tegas. Kalau tidak, dia akan dianggap angin segar bagi bawahannya bahwa bosnya membolehkan melakukan korupsi,” pungkas Ade. (Mut/Sss)

So, masih mau “dikadalin” lagi oleh media?  Makanya, jadilah muslim yang baik yang selalu berpihak pada Al-Quran dan As-Sunnah sebelum bencana-bencana dan kegagalan-kegagalan lainnya menimpa muslimin.

KESIMPULAN

Dari artikel-artikel di atas, kalian sudah tau bahwa memilih pemimpin yang tidak seiman lebih banyak mudhorot/kejelekannya. Lagipula, ajakan memilih pemimpin berdasarkan agama bukan SARA. SARA hanya taktik untuk memenangkan calon nonmuslim di tengah mayoritas muslim.  Berikut pendapat para ulama:

Ajakan Pilih Pemimpin Seiman Bukan SARA

JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai ajakan para pendakwah atau penceramah yang menyampaikan ajakan untuk memilih pemimpin seiman dalam putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta merupakan kewajaran. Sebab, dalam Alquran ditegaskan Allah telah menyerukan setiap muslim untuk memilih pemimpin yang seagama.Menurut Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, penceramah dalam shalat Jumat atau kegiatan keagamaan Islam lainnya yang menyampaikan ajakan dan imbauan untuk memilih salah satu dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI merupakan hal yang sangat wajar. Sebab, sudah selayaknya alim ulama atau pemimpin umat memberitahukan jamaahnya untuk memilih yang terbaik.
“Kalau da’i dan da’iyah, khotib maupun pendakwah lainnya melakukan itu masih dalam tahap kewajaran. Karena mereka memberitahu saja. Mengajak murid-muridnya. Seorang ustadz mengajak murid-muridnya memilih salah satu pasangan calon ya tidak apa-apa. Murid-muridnya kan boleh mau atau tidak, terserah murid-murid sendiri. Kalau cuma sampai di situ sih tidak apa-apa,” kata Ma’ruf.
Hal senada diungkapkan tokoh agama Habib Idrus Alatas. Menurutnya, dalam Alquran sudah dijelaskan dari berbagai surat bahwa, setiap muslim harus mencari pemimpin yang seiman. “Allah sudah menegaskan bahwa setiap muslim melarang pemimpin non muslim,” kata Habib Idrus, Minggu (29/7).
Habib Idrus menambahkan ayat-ayat Alquran yang melarang memilih non Muslim menjadi pemimpin, seperti dalam Q.S. Ali Imran:28, Q.S.Al-Nisa: 138-139, Q.S.Al-Nisa:144, dan Q.S.Al-Ma’idah: 51.
Menurutnya, ajakan untuk memilih atau membukakan jatidiri calon pemimpin kota Jakarta yang tidak sesuai dengan kaidah ajaran Islam bukan merupakan kampanye berbaru SARA (suku, agama, ras, antar golongan), melainkan merupakan pembukaan wawasan agar umat Islam memilih pemimpin yang tepat dengan melihat agamanya.

Akhirnya aku hanya bisa berdoa semoga Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah bagi umat-Nya di Indonesia. Semoga selanjutnya muslim Indonesia bisa lebih cerdas dalam menentukan pemimpin. Amin :)

“ORANG-ORANG YAHUDI DAN NASRANI TIDAK AKAN SENANG KEPADA KAMU HINGGA KAMU MENGIKUTI AGAMA MEREKA. KATAKANLAH: “SESUNGGUHNYA PETUNJUK ALLAH ITULAH PETUNJUK (YANG BENAR).” DAN SESUNGGUHNYA JIKA KAMU MENGIKUTI KEMAUAN MEREKA SETELAH PENGETAHUAN DATANG KEPADAMU,MAKA ALLAH TIDAK LAGI MENJADI PENOLONG DAN PELINDUNG BAGIMU.” (QS AL-BAQARAH : 120)
“DAN BERPEGANGLAH KALIAN SEMUANYA KEPADA TALI (AGAMA) ALLAH, DAN JANGANLAH BERCERAI-BERAI. DAN INGATLAH AKAN NIKMAT ALLAH KEPADA KALIAN KETIKA KALIAN DAHULU (MASA JAHILIYAH) BERMUSUH-MUSUHAN, MAKA ALLAH MEMPERSATUKAN HATI KALIAN, LALU JADILAH KALIAN KARENA NIKMAT ALLAH ORANG-ORANG YANG BERSAUDARA. DAN KALIAN TELAH BERADA DI TEPI JURANG NERAKA, LALU ALLAH MENYELAMATKAN KALIAN DARIPADANYA. DEMIKIANLAH ALLAH MENERANGKAN AYAT-AYAT-NYA KEPADA KALIAN, AGAR KALIAN MENDAPAT PETUNJUK.”. (QS. ALI IMRAN: 103)
APABILA DIKATAKAN KEPADA MEREKA: “MARILAH KAMU (TUNDUK) KEPADA HUKUM YANG ALLAH TELAH TURUNKAN DAN KEPADA HUKUM RASUL”, NISCAYA KAMU LIHAT ORANG-ORANG MUNAFIK MENGHALANGI (MANUSIA) DENGAN SEKUAT-KUATNYA DARI (MENDEKATI) KAMU. (QS AN-NISAA’: 61)

Baca Juga :
Jelang Pemilu, Waspadai Penggiringan Opini!
Dibalik Politik Pencitraan Ala Jokowi
Hare Gene Muslim Masih Percaya Media Mainstream?
Play Victim : Cara Baru Melumpuhkan Umat Islam
Kaskus Tidak Netral Lagi?
Ada Apa Antara Kaskus dan Islam?
AL-QURAN VS MEDIA : KEMANAKAH NURANI PEMILIH MUSLIM AKAN BERLABUH?
Ucapkan Selamat Tinggal Pada Islam Di Indonesia
Lecehkan Islam, Ustadz, sampai Public Figure,Inikah Cara Jokowi-Ahok Raih Simpati Publik?

Sumber :
http://www.harianterbit.com/2012/07/29/ajakan-pilih-pemimpin-seiman-bukan-sara/
http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/08/07/20168/kalteng-mayoritas-muslim-gubernurnya-kristen-umat-islam-pun-diboikot/
http://suaramuslimindonesia.blogspot.com/2012/04/diskriminasi-terhadap-islam-fakta.html
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1957510/ortus-kuasai-monorel-no-free-lunch-untuk-jokowi#.UVOFgTfLseo
http://www.berita8.com/berita/2013/03/jokowi-blusukan-biar-disorot-media
http://www.merdeka.com/peristiwa/ketika-jokowi-mulai-ingkari-janji.html
http://muslimdaily.net/berita/internasional/masyarakat-bulgaria-tolak-pengembalian-fungsi-masjid-untuk-tempat-ibadah.html#.Un__R1Nn3fl
http://www.islampos.com/muslim-polandia-terpaksa-tidak-sembelih-hewan-kurban-selama-idul-adha-82710/
http://www.voa-islam.com/lintasberita/eramuslim/2013/02/18/23335/tolak-sertifikasi-halal-sinhala-budha-gelar-demo-di-sri-lanka/
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/11/091129_swissminaret.shtml
http://sosialnews.com/religi/mahkamah-agung-rusia-larang-jilbab-di-sekolah.html
http://nessiaprincess.wordpress.com/2013/10/20/jakarta-baru-semakin-menjauhi-islam/
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/01/19/mgv8c1-enam-sekolah-di-blitar-tolak-beri-pelajaran-agama-islam
http://muslimdaily.net/berita/internasional/meski-berjumlah-besar-muslim-di-nigeria-terkena-diskriminasi.html#.Usnurfst3fk
http://www.arrahmah.com/news/2013/12/06/jurnalis-iraq-ahmed-mahjoub-paparkan-kondisi-sunni-syiah-pelajaran-muslim-indonesia.html#sthash.3wIYMbVM.dpuf
http://www.bersamadakwah.com/2013/12/pembohongan-publik-ahok-sebut-ktp.html
http://www.sayangi.com/politik1/read/11951/pks-tolak-penghapusan-kolom-agama-pada-ktp
http://www.antaranews.com/print/87091/minister-supports-construction-of-trans-sumatra-toll-roads
http://news.liputan6.com/read/772600/ahok-ingin-pejabat-dki-tak-ditahan-icw-angin-segar-koruptor
http://www.arrahmah.com/news/2013/11/25/republik-angola-melarang-islam-hancurkan-masjid-masjid.html
http://shoutussalam.com/2013/12/mewaspadai-fenomena-kondomisasi-menkes-nafsiah-mboi/
http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/puasa-mancanegara/13/07/17/mq1s7b-cina-larang-muslim-uighur-berpuasa
http://www.hidayatullah.com/read/2013/09/05/6236/miss-world-tetap-jalan-hary-tanoe-tak-khawatir-ditolak-masyarakat-dan-fpi.html
Thank's to Dreamer Princess Diary for this article
http://nessiaprincess.wordpress.com/2012/08/14/inilah-akibatnya-jika-nonmuslim-menjadi-pemimpin-muslim/

Read more »